Kompas.com - 13/09/2022, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menjelang Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa kabar konflik internal yang pada akhirnya melengserkan posisi ketua umumnya, Suharso Monoarfa, digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt).

Pergantian itu diputuskan dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dilaksanakan di Kabupaten Serang, Banten pada 4 September lalu. Ada empat alasan yang setidaknya diketahui menjadi penyebab Suharso diganti dari posisinya.

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP

Pertama, elektabilitas PPP yang tak kunjung naik meski konsolidasi di daerah terus berjalan; dan persoalan rumah tangga pribadi Suharso yang dianggap jadi beban moral dan mengurangi simpati kader ke PPP sebagai partai islam.

Ketiga, unjuk rasa di kantor DPP PPP sebagai dampak dilaporkannya Suharso ke KPK karena dugaan gratifikasi; terakhir soal pernyataan “amplop kiai” yang disampaikan Suharso saat kegiatan pembekalan antikorupsi di KPK.

Bila merujuk sejarah, bukan kali ini saja internal partai berlambang Kabah itu berselisih.

Baca juga: Ketum PPP Diberhentikan Saat Proses Verifikasi Administrasi Berlangsung, Ini Kata KPU

Tahun 1979, politikus PPP Jailani Naro atau John Naro mendeklarasikan diri sebagai ketua umum dengan dukungan pemerintah Orde Baru. John Naro merupakan mantan jaksa yang menjadi politikus PPP dengan menjadi anggota Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Diketahui, saat Orde Baru berkuasa, pemerintah menerapkan kebijakan fusi partai Islam ke dalam PPP.

Saat itu, Naro berselisih dengan politikus PPP lainnya dari fraksi Nahdlatul Ulama. Akibat persoalan itu, suara PPP merosot pada Pemilu 1988 dari 27,78 persen saat Pemilu 1982 menjadi 15,6 persen.

Baca juga: Suharso Monoarfa dan Amplop Kiai yang Membuatnya Diberhentikan dari Ketua Umum PPP

Setelah era Reformasi, konflik internal PPP terjadi ketika terjadi perebutan posisi ketua umum dari Suryadharma Ali oleh M Rommahurmuziy. Pun demikian saat Rommy, sapaan akrab Rommahurmuziy, posisinya digoyang oleh Djan Faridz.

Perselisihan internal PPP pun tak membuat elektabilitas partai ini kian membaik. Dalam lima kali pemilu, hanya sekali PPP mengalami peningkatan elektabilitas.

Baca juga: PPP Ajukan Kepengurusan Baru ke Kemenkumham

Saat Pemilu 1999, PPP masih berhasil memperoleh 11,31 juta suara (10,72 persen). Jumlah politikus PPP yang berhasil duduk di Senayan pun tercatat ada 58 orang.

Namun pada 2004, meski jumlah perwakilan yang berhasil didudukan tetap, tetapi perolehan suara PPP turun menjadi 9,24 juta (8,12 persen).

Penurunan tajam tercatat pada Pemilu 2009, di mana perolehan suara PPP anjlok menjadi 5,54 juta suara (5,33 persen), dan hanya 38 perwakilan yang berhasil didudukan di DPR.

Baca juga: Menkumham Yasonna Benarkan SK Pengurus Baru PPP Telah Disahkan

Sementara pada 2014 perolehan suara PPP naik menjadi 8,12 juta suara (6,53 persen), sebelum akhirnya turun kembali menjadi 6,3 juta suara pada Pemilu 2019. Kendati tidak lebih dalam dibandingkan pada saat Pemilu 2009, namun jumlah perwakilan yang berhasil ditempatkan terkoreksi drastis menyisakan 19 orang.

Benarkah konflik internal PPP menjadi penyebab turunnya elektabilitas PPP? Ataukah tidak adanya tokoh sentral di PPP yang membuat partai ini sulit untuk mengatrol perolehan suaranya? Jika terus menerus konflik, bagaimana nasib PPP saat Pemilu 2024 mendatang?

Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Tetap Solid di KIB

Simak pembahasannya secara langsung bersama Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Indostrategic A Khairul Umam pada pukul 11.00 WIB di Gaspol! Kompas.com, yang akan ditayangkan langsung di sini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.