Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2022, 10:05 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu telah dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

“Ya betul (telah dicopot),” ucap Usman pada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Belum Terima Surat dari Majelis PPP, Suharso Tolak Respons Desakan Mundur

Melalui keterangannya, Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, pimpinan majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli pada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Timothy Afryano Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” paparnya.

Usman menyampaikan, pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Baca juga: Kubu Suharso Monoarfa Melawan Pemberhentian, Tamliha PPP: Tak Ada yang Bisa Copot Ketum!

Proses tersebut berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” katanya.

Sementara itu, belum ada pernyataan dari pihak Suharso terkait hal ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Nasional
PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.