Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bermasalah, Golkar Disebut Harus Bertindak demi Soliditas KIB

Kompas.com - 07/09/2022, 13:46 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berbicara mengenai potensi bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Diketahui, PPP tengah mengalami konflik internal usai pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP.

"Tak ayal banyak kalangan kini menanti kelanjutan KIB dalam menghadapi momentum Pemilu 2024 di saat PDI-P mulai bersafari politik, kemudian Gerindra-PKB yang telah merajut Koalisi Indonesia Raya, dan Nasdem intensif menggalang Poros Gondangdia bersama Demokrat-PKS walaupun belum resmi terbentuk," ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Agung menduga, pasang surut situasi KIB ini dimulai ketika hasil rekomendasi Mukernas PAN yang memunculkan banyak nama mengarah untuk menjaga partai agar tetap strategis, baik secara internal di KIB maupun di luar KIB.

Baca juga: Ketua DPP PPP: Ketua Umum Tetap atau Ganti, PPP Tetap Bersama KIB

Pasalnya, nama-nama yang dimunculkan di Mukernas PAN seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga mengemuka di Nasdem dan PKS.

Sementara, dalam konteks PPP, kini muncul dua ketua umum dengan struktur kepengurusan yang sama, yakni Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono.

"Soliditas KIB dalam pemilu khususnya Pilpres 2024 sangat penting, menimbang ada syarat mutlak presidential threshold yang harus dipenuhi," tuturnya.

Agung mengingatkan bahwa KIB bisa bubar dengan sendirinya karena kekurangan kursi atau suara.

Baca juga: Kabar Suharso Diberhentikan dari Ketum, Golkar Tunggu Kepastian PPP untuk Kelanjutan KIB

Dengan demikian, partai politik yang tergabung dalam KIB akhirnya hanya sekedar jadi pelengkap koalisi.

"Di titik inilah Golkar sebagai poros KIB harus bergerak cepat untuk merespons keadaan yang terjadi agar soliditas KIB tetap terjaga hingga ditutupnya masa pendaftaran capres-cawapres oleh KPU," kata Agung.

Agung juga menyarankan sejumlah hal yang harus dilakukan Golkar demi mempertahankan eksistensi KIB.

Pertama, Golkar harus segera memformulasikan sembilan nama hasil Mukernas PAN agar tidak mengambang. Hal ini dilakukan untuk mencegah PAN malah berlabuh ke koalisi lain atau membentuk koalisi baru bersama partai lain.

Baca juga: Golkar Berharap KIB Tetap Solid meski Ketua Umum PPP Diberhentikan

Kedua, Golkar perlu menjalin komunikasi intensif dengan Suharso Monoarfa maupun Muhammad Mardiono agar keanggotaan PPP di KIB tetap langgeng.

"Karena bila Golkar hanya pasif, maka hal ini bisa semakin berisiko bagi KIB soal ketercukupan memenuhi presidential threshold," jelasnya.

Saran terakhir, Agung mengatakan, Golkar perlu menjajaki peluang koalisi dengan PDI-P, PKS, dan Demokrat yang belum secara resmi mengusulkan nama capres-cawapres untuk memastikan KIB tetap memiliki peluang maju ke arena pilpres.

Penjajakan dilakukan agar Golkar tidak ikut terlarut-larut dalam konflik internal PPP yang hingga saat ini masih belum selesai.

"Soliditas KIB di fase ini sesungguhnya selain penting secara eksternal untuk menghadirkan banyak poros demi mencegah polarisasi kembali terjadi sebagaimana dua pemilu sebelumnya, juga menjaga posisi tawar anggota-anggotanya," kata Agung.

Baca juga: PAN Harap Pemberhentian Suharso Tak Ganggu Hubungan PPP dengan KIB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com