PPP Bermasalah, Golkar Disebut Harus Bertindak demi Soliditas KIB

Diketahui, PPP tengah mengalami konflik internal usai pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP.

"Tak ayal banyak kalangan kini menanti kelanjutan KIB dalam menghadapi momentum Pemilu 2024 di saat PDI-P mulai bersafari politik, kemudian Gerindra-PKB yang telah merajut Koalisi Indonesia Raya, dan Nasdem intensif menggalang Poros Gondangdia bersama Demokrat-PKS walaupun belum resmi terbentuk," ujar Agung dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Agung menduga, pasang surut situasi KIB ini dimulai ketika hasil rekomendasi Mukernas PAN yang memunculkan banyak nama mengarah untuk menjaga partai agar tetap strategis, baik secara internal di KIB maupun di luar KIB.

Pasalnya, nama-nama yang dimunculkan di Mukernas PAN seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga mengemuka di Nasdem dan PKS.

Sementara, dalam konteks PPP, kini muncul dua ketua umum dengan struktur kepengurusan yang sama, yakni Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono.

"Soliditas KIB dalam pemilu khususnya Pilpres 2024 sangat penting, menimbang ada syarat mutlak presidential threshold yang harus dipenuhi," tuturnya.

Agung mengingatkan bahwa KIB bisa bubar dengan sendirinya karena kekurangan kursi atau suara.

Dengan demikian, partai politik yang tergabung dalam KIB akhirnya hanya sekedar jadi pelengkap koalisi.

"Di titik inilah Golkar sebagai poros KIB harus bergerak cepat untuk merespons keadaan yang terjadi agar soliditas KIB tetap terjaga hingga ditutupnya masa pendaftaran capres-cawapres oleh KPU," kata Agung.

Agung juga menyarankan sejumlah hal yang harus dilakukan Golkar demi mempertahankan eksistensi KIB.

Pertama, Golkar harus segera memformulasikan sembilan nama hasil Mukernas PAN agar tidak mengambang. Hal ini dilakukan untuk mencegah PAN malah berlabuh ke koalisi lain atau membentuk koalisi baru bersama partai lain.

Kedua, Golkar perlu menjalin komunikasi intensif dengan Suharso Monoarfa maupun Muhammad Mardiono agar keanggotaan PPP di KIB tetap langgeng.

"Karena bila Golkar hanya pasif, maka hal ini bisa semakin berisiko bagi KIB soal ketercukupan memenuhi presidential threshold," jelasnya.

Saran terakhir, Agung mengatakan, Golkar perlu menjajaki peluang koalisi dengan PDI-P, PKS, dan Demokrat yang belum secara resmi mengusulkan nama capres-cawapres untuk memastikan KIB tetap memiliki peluang maju ke arena pilpres.

Penjajakan dilakukan agar Golkar tidak ikut terlarut-larut dalam konflik internal PPP yang hingga saat ini masih belum selesai.

"Soliditas KIB di fase ini sesungguhnya selain penting secara eksternal untuk menghadirkan banyak poros demi mencegah polarisasi kembali terjadi sebagaimana dua pemilu sebelumnya, juga menjaga posisi tawar anggota-anggotanya," kata Agung.