Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mengaku Belum Dapat Informasi Ada Suap di Formula E

Kompas.com - 07/09/2022, 10:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pihaknya belum menerima informasi dugaan suap terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Alex mengatakan, sejauh ini isu yang ramai menjadi perbincangan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Kalau suap kita belum dapat informasi atau apa pun gitu kan, Pasal 2 Pasal 3, kan ini kan yang ramai Pasal 2 Pasal 3," kata Alex saat ditemui awak media di halaman Gedung Merah Putih KPK, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Anies Tiba di KPK untuk Beri Keterangan Terkait Formula E

Alex mengatakan, salah satu hal yang diperhatikan dalam kasus ini adalah ketentuan penggunaan APBD untuk kegiatan yang bersifat bisnis.

Karena itu, KPK akan mengumpulkan informasi seputar tahap awal tawaran Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga keuntungan yang didapatkan guna menemukan apakah terdapat ketentuan yang dilanggar atau tidak.

"Ketika ada peraturan yang dilanggar atau penyalahgunaan kewenangan ada kerugian negara, kan begitu," tutur Alex.

Alex menyoroti pembayaran commitment fee Formula E yang telah dibayarkan untuk tiga musim balapan hingga 2024.

Sementara, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober tahun ini. Selanjutnya, pucuk pimpinan DKI Jakarta akan diemban oleh Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt).

Alex menerangkan, yang menjadi persoalan adalah pembayaran comitment fee telah dibayarkan untuk tiga musim balapan. Sedangkan, masa jabatan Anies akan diganti beberapa bulan lagi.

Baca juga: Anies Akan Dimintai Keterangan KPK Terkait Perencanaan hingga Keuntungan Formula E

 

Oleh sebab itu, menurut Alex, bisa saja penjabat gubernur DKI Jakarta memandang Formula E tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan perhitungan ekonomi tidak menguntungkan.

"Bagaiman pertanggung jawabannya? Padahal commitment fee itu enggak bisa ditarik, nah hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, ujar Alex.

Sebelumnya, Anies mengaku telah menerima panggilan KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E pada Rabu (7/9/2022) pagi.

Ia mengaku akan membantu KPK membuat persoalan Formula E menjadi terang.

"Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Hanya memberi keterangan, gitu aja, terkait Formula E," kata Anies, Senin (5/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com