Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jangan Sampai Pemilu 2024 Jadi Perpisahan PPP dari Senayan

Kompas.com - 06/09/2022, 09:24 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat membuatnya terlempar dari Parlemen di Pemilu 2024.

Ia menilai konflik itu bisa membuat kinerja mesin partai tidak optimal dalam menarik dukungan konstituen.

“Jika kondisi itu dibiarkan ancaman degradasi parliamentary threshold 4 persen akan membayangi PPP,” ujar Umam dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot, Ini Daftar Ketua Umum PPP

“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” sambungnya.

Adapun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) Suharso diberhentikan dari jabatan ketua umum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu diganti oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Baca juga: Panas di Acara PPP Usai Pencopotan Suharso Monoarfa, Waketum Beri Penjelasan

Umam memandang, situasi tersebut juga tak menguntungkan PPP pada dua hal.

Pertama, proses verifikasi berkas calon peserta Pemilu 2024 yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab sangat mungkin dualisme di internal PPP berkembang hingga proses peradilan.

“Jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan Mahkamah Agung (MA),” katanya.

Kedua, potensi keputusan politik Suharso yang kemudian diubah oleh Mardiono sebagai penggantinya.

Baca juga: Teriakan Capek, Bohong, Turun Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Umam menjelaskan kepemimpinan baru bisa memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun PPP bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

“Maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya,” pungkas dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengklaim tidak ada perpecahan di internal partainya.

Baca juga: Pencopotan Suharso Monoarfa dan Pamor PPP yang Kian Redup

Ia mengungkapkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Suharso terkait pergantian jabatan ketua umum tersebut.

Bahkan Suharso tak disingkirkan, tapi tengah dicarikan jabatan baru.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” sebut Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Ia menampik jika pergantian jabatan itu semata-mata karena konflik antara Suharso dan sejumlah Majelis PPP.

Namun para kader ingin meningkatkan elektabilitas PPP yang dirasa tak berkembang signifikan dibawah kepemimpinan Suharso.

Baca juga: Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Dinilai Dapat Mengancam Elektoral Partai

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat. Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com