Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Ke-15 Jokowi ke Papua: Resmikan Akademi Sepak Bola, Temui Demonstran, hingga Kunjungi Freeport

Kompas.com - 01/09/2022, 07:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Serahkan NIB untuk UMKM

Masih pada Rabu siang, Presiden Jokowi memberikan nomor induk berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Gedung Olahraga (GOR) Toware (HMS), Kabupaten Jayapura.

Saat memulai sambutannya, presiden sempat meminta maaf karena masih memakai kaus.

Dia mengakui belum sempat berganti pakaian karena rangkaian kegiatan yang padat.

"Mohon maaf saya masih pakai kaus karena tadi baru membuka dan ikut main sepak bola. Belum sempat ganti pakaian karena langsung datang di pasar diberitahu sudah Pak sudah terlambat di pasar, ke pasar di Sentani kemudian meluncur ke sini," jelas Jokowi yang disambut tepuk tangan pelaku UMKM.

Baca juga: Saat Jokowi Curhat Belum Mandi dan Beri Jaket untuk Karyawan Freeport ...

Presiden lantas menyampaikan pentingnya pelaku UMKM memiliki NIB.

“Tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan yang memiliki NIB, yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta. Artinya, yang lain belum memiliki NIB. Oleh sebab itu, Bapak Ibu beruntung telah memiliki NIB,” ujar Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa dengan adanya NIB para pelaku UMKM telah menjadi pengusaha formal dan memiliki akses permodalan di bank.

Silaturahmi ke Freeport

Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan di Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuju Kabupaten Mimika.

Keduanya melakukan silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Sport Hall, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu malam.

Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan kontribusi PTFI yang cukup besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Papua, utamanya Kabupaten Mimika.

“Saya senang PDRB di Kabupaten Mimika 68 persen itu berasal dari Freeport. Jadi Bapak, Ibu sekalian memiliki kontribusi yang besar kepada Kabupaten Mimika. Kontribusi terhadap PDRB di Papua itu sebesar 34 persen, juga gede sekali,” ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pinjaman dari Bank Jangan Sekali-kali Dibelikan Barang Kemewahan

Untuk itu, Presiden meminta jajaran perusahaan tambang tersebut untuk berhati-hati dalam pengelolaan manajemen di dalamnya.

Karena akan berdampak tidak hanya kepada PTFI sendiri, tetapi juga Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua secara keseluruhan.

“Saya titip Pak Tony Wenas, pengelolaan Freeport ini agar betul-betul hati-hati karena menyangkut tidak hanya yang ada di Freeport, tetapi yang ada di Mimika, juga di Provinsi Papua, hati hati mengenai ini. Begitu ini turun, Papua ikut turun, Mimika ikut turun, hati hati, karena saya cek kontribusinya besar sekali,” lanjut Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga mengaku senang dengan pendapatan dari PTFI di tahun sebelumnya.

Baca juga: Bersama Jokowi, Mind ID Lewat Freeport Indonesia Luncurkan Papua Football Academy

Menurut Presiden, meski dengan lokasi pertambangan yang cukup tinggi yaitu berada di ketinggian 2.000-3.000 meter di atas permukaan laut, tetapi PTFI tetap dapat melakukan aktivitas pertambangan di sana.

Pada kesempatan tersebut, presiden menyebutkan bahwa pada Kamis dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi baru di sektor pertambangan yaitu 5G mining. Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dengan PTFI.

Usai memberikan sambutan pada acara silaturahmi itu, kepala negara pun sempat memberikan jaket G20 yang dikenakannya kepada salah satu karyawan PTFI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com