Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Desak Pemerintah Segera Usulkan Pengganti Lili Pintauli Siregar

Kompas.com - 26/08/2022, 21:40 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pemerintah harus segera memberikan usulan nama komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

Ia menilai, setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri, ada pekerjaan komisioner KPK yang tidak terurus.

“Jika tidak segera terisi tentu ada kekurangan pimpinan yang menjalankan tugas tertentu yang selama ini dilaksanakan Lili,” papar Taufik dihubungi Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

“Tentunya ada tugas yang menjadi terbengkalai,” sambungnya.

Baca juga: Jokowi Didesak Segera Tunjuk Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Ia khawatir kekosongan jabatan pimpinan KPK bakal mengganggu kinerja lembaga antirasuah itu.

Padahal KPK menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi sorotan publik.

“Padahal kita berharap KPK bisa optimal bekerja dan bergerak cepat untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Segera Kirim Nama Calon Komisioner Pengganti Lili Pintauli ke DPR

Jika pemerintah memberikan usulan nama, lanjut Taufik, Komisi III DPR bisa segera melakukan pembahasan pada masa sidang kali ini.

“Sehingga ada urgensi untuk segera diajukan dan dibahas di Komisi III,” pungkasnya.

Diketahui Lili resmi mundur dari jabatannya setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 yang terbit 11 Juli 2022.

Padahal saat itu Lili mestinya menjalani sidang etik atas dugaan pelanggaran karena menerima gratifikasi dari Pertamina untuk melihat gelaran MotoGP di Mandalika.

Baca juga: Membedakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Lili Pintauli Siregar

Satu hari pasca mengeluarkan Keppres, Jokowi berjanji akan segera memberikan kandidat pengganti Lili ke DPR.

Tapi sampai saat ini usulan itu tak kunjung diberikan dan DPR belum dapat melakukan rapat pembahasan.

Adapun saat ini KPK dipimpin oleh Firli Bahuri dan tiga wakil ketua yaitu Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com