Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Didesak Segera Tunjuk Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Kompas.com - 26/08/2022, 17:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Presiden Joko Widodo terlalu lama memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar untuk diajukan ke DPR.

Sebagaimana diketahui, Lili resmi mundur dari KPK pada 11 Juli lalu setelah surat pengunduran dirinya ditandatangani Jokowi. Hingga saat ini pihak Istana belum juga mengajukan penggantinya.

Menurut Boyamin, keberadaan sosok pengganti Lili merupakan satu hal yang penting.

“Presiden Kelamaan,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Pengganti Lili Pintauli di KPK

Boyamin membandingkan saat pimpinan KPK pada periode sebelumnya yakni, Antasari Azhar, Chandra Hamzah, dan Bibit samad Riyanto tersandung masalah hukum, segera ditunjuk pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, hal ini akan berdampak pada saat penetapan tersangka maupun gugatan prpaeradilan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. Menurutnya, Jokowi harus segera mengajukan nama calon pengganti Lili ke DPR.

Zaenur mengatakan masa kepemimpinan KPK lebih singkat dibanding lembaga negara lainnya. Kepemimpinan KPK jilid V ini, kata dia, hanya berlangsung sampai 2023 mendatang.

“Kalau berlarut-larut tidak diajukan nama pengganti oleh presiden maka itu akan mengganggu kerja-kerja di KPK,” kata Zaenur.

Baca juga: Soal Pengganti Tjahjo Kumolo dan Lili Pintauli, Moeldoko: Tunggu Saja

Menurutnya, tugas-tugas yang sebelumnya diemban Lili akan terbengkalai. Di sisi lain, jika Jokowi tidak segera menunjuk pengganti Lili maka pimpinan KPK bisa terjadi deadlock.

Sebagaimana diketahui, KPK menerapkan sistem kolektif kolegial. Saat kesepakatan gagal dicapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara. Sementara, tanpa kehadiran pengganti Lili saat ini pimpinan KPK berjumlah empat orang.

“Oleh karena itu, pimpinan KPK yang kolektif kolegial itu harus berjumlah ganjil, sehingga ini harus segera diajukan oleh presiden,” ujarnya.

Adapun sosok yang mesti dipilih Jokowi, menurut Zaenur, adalah orang yang mendapatkan urutan keenam.

“Sebelumnya 10 nama dipilih 5 nama oleh DPR, nah nama setelahnya itu yang seharusnya diajukan presiden ke DPR,” tutur Zaenur.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mendesak agar Jokowi segera menindaklanjuti kekosongan kursi pimpinan di KPK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com