Kompas.com - 25/08/2022, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut dinasti politik bukan sesuatu yang haram.

Menurut dia, dinasti dalam sebuah partai politik sah-sah saja selama orang itu memiliki kapabilitas dan kapasitas mumpuni.

Tanggapan ini diungkapkan Nurul dalam diskusi publik terkait dengan persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series' oleh BRIN bekerja sama dengan IDEA.

"Kalau orangnya mumpuni kenapa juga tidak boleh? Jadi dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas," kata Nurul Arifin dalam diskusi publik tersebut, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Giring Sebut PSI dan Golkar Sepakat Hindari Politisasi Agama

Nurul mengungkapkan, dinasti dalam partai politik bukan menjadi salah satu defisit dalam parpol. Di negara maju sekali pun seperti Jepang, ada partai yang sarat dengan dinasti politik.

"Kalau kita melihat satu contoh parpol di Jepang, LDP, itu semuanya adalah anaknya si ini atau kakeknya adalah tokoh politik yang memang punya kharisma," tutur dia.

Kendati begitu Nurul mengakui, semasa jadi aktivis, dia pun sempat beranggapan bahwa dinasti politik adalah sebuah defisit dalam parpol. Namun, setelah menyelami, nyatanya tidak demikian.

Baca juga: PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Bagi Nurul, dinasti politik akan menjadi defisit saat seorang tokoh mendapat suara dengan mudah, namun tidak dibarengi dengan kerja-kerja maksimal dan kapasitas kapabilitasnya.

Oleh karena itu, dinasti politik bakal tergantung lagi kepada individu masing-masing.

"Dapat suaranya gampang kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena dengan mudahnya mendapat suara tersebut. Nah ini kan kalau begini tergantung individunya, bukan label dinasti," jelas dia.

"Jadi even yang sekarang misalnya terpilih karena suaranya terbanyak, karena usaha, itu pun Anda melihat tidak semuanya selalu hadir di parlemen," sambung Nurul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.