JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang mengira reshuffle bakal menyasar menteri yang fokus menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Mengangkat seorang Airlangga sebagai Menko (Perekonomian) adalah Pak Jokowi, mengangkat menterinya Jokowi atau pembantunya Jokowi itu adalah hak prerogatif Presiden,” tutur Lodewijk pada wartawan ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/8/2022).
Baca juga: Jokowi: Reshuffle Kabinet Masih Mungkin Dilakukan
Ia meminta semua pihak tak buru-buru mengambil kesimpulan atau memunculkan berbagai asumsi. Sebab, keputusan bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju hanya ada di tangan Jokowi.
“Kita tunggu saja sejauh mana Pak Jokowi akan menggunakan hak prerogatif beliau gitu lho,” ujarnya.
Sebelumnya, Bambang menduga reshuffle kabinet bakal terjadi jelang pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 yaitu pada September 2023.
Baca juga: PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet pada 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres
Dalam pandangannya, dua menteri pembantu Jokowi akan dicopot karena fokus mengikuti kontestasi elektoral tersebut.
Keduanya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kan enggak mungkin jadi Menhan lagi kan. September 2023,” ujar Pacul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
“Iya dong (Airlangga di-reshuffle), apabila mendaftar (Pilpres),” sambung dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.