Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Kompas.com - 23/10/2021, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SINETRON remaja “Ganteng-Ganteng Serigala” yang sempat memecahkan rekor sebagai salah satu tayangan televisi di tanah air dengan jumlah episode terbanyak sengaja saya gunakan sebagai padanan di jagat politik tanah air.

Baca juga: Ganteng-ganteng Koruptor: Kisah Serigala dari Kuansing

 

Antara “Ganteng-Ganteng Serigala” dan istilah saya “Ganteng-Ganteng Koruptor” memiliki banyak kemiripan.

Jika di sinteron kaum vampire harus mencari darah segar dari manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya maka di ranah politik “Ganteng-Ganteng Koruptor” menghisap uang rakyat demi mempertahankan kemaruk hawa nafsunya.

Ah, istilah menghisap terlalu halus. Mereka maling, maling uang rakyat sambil bersembunyi di balik branding palsu yang terlihat baik.

Praktik politik yang melibatkan suami, istri, anak, menantu serta kerabat memiliki tendesi “kemunduran” dalam demokrasi.

Selain rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena semua simpul kekuasaan memusat dalam satu keluarga, azas kesetaraan dalam politik sekadar utopia belaka.

Kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra yang akhirnya terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) beberapa waktu lalu ikut membuka tabir cengkeraman politik dinasti di kabupaten yang berjuluk Negeri Jalur itu.

Saat Andi Putra maju di periode keduanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing melalui Pemilu 2014 bahkan akhirnya didapuk menjadi Ketua DPRD Kuansing, ayah Andi yakni Sukarmis masih menjabat di periode keduanya sebagai Bupati Kuansing.

Duet ayah anak di jalur eksekutif dan legeslatif ini merupakan kali pertama dalam sejarah politik lokal di Riau.

Di pemilu 2019, Sukarmis yang tidak bisa maju lagi sebagai bupati mengalihkan "pengabdiannya" di jalur legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Berkat patron politiknya yang kuat di Golkar, ia mendapat posisi sebagai Ketua Badan Kehormatan.

Di Kuansing, Andi Putra yang sudah menjadi Ketua DPRD selama dua periode akhirnya berlaga di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berpasangan dengan Suhardiman Amby. Pasangan ini didukung Golkar, Demokrat, serta PKS.

Nah, yang menarik dari periode ini adalah terciptanya kembali pemusatan kekuasaan di tangan keluarga Sukarmis. Duet eksekutif-legislatif tidak lagi ayah dan anak, tapi kakak dan adik.  Andi Putra sang kakak menjadi Bupati, sementara sang adik, Adam, menjadi Ketua DPRD Kuansing.  

Adam yang bergelar doktor itu kelahiran April 1992. Anak Sukarmis yang lain, yang juga kakak dari Andi Putra dan Adam yang bernama Romi Alfisah Putra juga terpilih sebagai anggota DPRD Kuansing hasil Pemilu 2019. Ia menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kuansing (Kumparan.com, 20 Oktober 2021).

Pertanyaannya sederhana, kenapa partai politik membiarkan terjadinya politik dinasti yang tidak sehat di Kuansing?

Apakah tidak ada sosok selain keluarga Sukarmis yang harus dimajukan di Kuansing? Masak partai sebesar Golkar tidak menerapkan pola kaderisasi yang selektif dan benar?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com