Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/08/2022, 07:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan membantah hendak mengintervensi penyidikan kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, khususnya yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, pihaknya mengaku paham bahwa Putri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Namun demikian, upaya pemeriksaan terhadap Putri akan tetap dilanjutkan lantaran Komnas Perempuan fokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

"Jadi pemeriksaan yang dilakukan tidak dalam posisi untuk mempersoalkan status tersangka Bu PC (Putri Candrawathi), melainkan dalam kerangka kerja bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan," kata Andy kepada Kompas.com, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Jejak Istri Ferdy Sambo: Dulu Tudingkan Pelecehan, Kini Jadi Tersangka Pembunuhan

Andy menjelaskan, sebelum Putri ditetapkan sebagai tersangka, telah dibentuk tim gabungan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap istri Sambo itu.

Oleh karenanya, pemeriksaan yang kini dilanjutkan sebatas dalam kerangka HAM, tak menyinggung perihal pidana kekerasan seksual.

"Komnas Perempuan menjalankan fungsi untuk membantu Komnas HAM dalam pemeriksaan PC dalam kerangka HAM, bukan pidana terkait kekerasan seksual itu sendiri," terangnya.

Andy pun mengelak pihaknya punya kepentingan khusus dalam kasus dugaan pelecehan yang sempat diklaim oleh Putri.

Dia juga mengaku, Komnas Perempuan tak pernah menerima imbalan apa pun dari pihak Sambo maupun Putri sejak awal mendalami kasus ini.

Baca juga: Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Terkait pernyataannya di awal kasus ini yang membenarkan adanya pelecehan yang diterima Putri, Andy bilang, dirinya bermaksud menyampaikan bahwa ada laporan kekerasan seksual yang dibuat oleh Putri di kepolisian.

Informasi itu diterimanya dari penyidik Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, lanjut Andy, saat itu pihaknya merekomendasikan pendalaman terhadap kasus ini dan pendampingan terhadap psikologis terhadap Putri.

Andy mengatakan, Komnas Perempuan menghormati proses hukum yang berjalan dalam kasus ini dan penetapan status tersangka Putri.

"Kami tetap menjalankan fungsi sebagai LNHAM (Lembaga Nasional HAM) dalam memantau pelaksanaan proses hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum," kata dia.

Baca juga: Polri Ungkap Dasar Penetapan Istri Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada kepentingan tertentu di balik sikap Komnas Perempuan di kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi.

Apalagi, penyidikan kasus tersebut sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana.

"Itu perlu dicurigai ada kepentingan tertentu," kata Abdul Fickar saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (20/8/2022).

Fickar menyebut, kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwa benar ada kasus kekerasan seksual berdasarkan keterangan kepolisian.

Namun belakangan, Komnas Perempuan berubah sikap saat polisi tidak menyatakan tak menemukan unsur pidana pada kasus tersebut.

Komnas Perempuan justru ingin terus melakukan pendalaman meskipun kasus pelecehan itu di tingkat polisi sudah dihentikan.

Fickar menilai, sikap ini bisa disebut intervensi terhadap proses hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.