Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr Hamidah Abdurrachman
Pakar Hukum Pidana

Pakar Hukum Pidana, peneliti, pengamat Kepolisian dan aktivis pelayanan hak-hak perempuan dan anak

Sangkaan Delik untuk Putri Candrawathi

Kompas.com - 23/08/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH terombang ambing dalam berbagai spekulasi, penyidik Kepolisian akhirnya menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 52 orang saksi, termasuk ahli DNA, digital forensik, hingga inafis.

Sebelumnya banyak yang meragukan bahwa Putri akan sampai pada tahap penetapan tersangka.

LPSK menyebut Putri mengalami trauma berat dan gangguan kejiwaan. Hal ini menimbulkan opini masyarakat bahwa dengan kondisi demikian, Putri akan lepas dari jeratan hukum.

Nampaknya komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J tidak main-main.

Kapolri sungguh-sungguh ingin membersihkan institusi Polri dari perbuatan yang mencoreng lembaga dan memulihkan nama baik Polri di mata masyarakat.

Polri sudah menetapkan lima tersangka, yaitu FS, Bripka RR, Bharada E, KM, dan PC. Polisi terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah pejabat dan anggota Polri yang baik secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut.

Keterangan Polri menyebutkan total 83 Polisi sudah diperiksa dan dugaan adanya obstruction of justice.

Ada enam perwira yang diduga kuat melakukan obstruction of justice atau upaya menghalangi proses penyidikan, merusak/menghilangkan bukti termasuk menyusun rekayasa kasus.

Pembunuhan berencana dan penyertaan

Kadiv Propam Polri (non aktif) Irjen Pol Ferdy Sambo saat meninggalkan Bareskrim Polri, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (4/8/2022).HARIAN KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Kadiv Propam Polri (non aktif) Irjen Pol Ferdy Sambo saat meninggalkan Bareskrim Polri, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (4/8/2022).
Harus diakui sangkaan delik kepada Putri sangat berat. Pasal 340 KUHP berisi: barang siapa dengan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Salah satu unsur penting di dalam Pasal tersebut adalah unsur “rencana terlebih dahulu”. Unsur itu harus bisa dibuktikan jika akan menjerat seseorang dengan tuduhan melanggar Pasal 340 KUHP.

Menurut Adami Chazawi, unsur “rencana terlebih dahulu” harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

Pertama; memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam susana (batin) yang tenang.

Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi.

Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Nasional
Laksanakan 'Entry Briefing', KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Laksanakan "Entry Briefing", KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Nasional
Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halalbihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halalbihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan-RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan-RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com