Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Minta Parpol Tinggalkan Kampanye Politik Identitas

Kompas.com - 18/08/2022, 16:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak partai politik untuk meninggalkan kampanye menggunakan politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf meyakini, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh politik identitas selama partai politik juga tidak menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye.

"Ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Ma'ruf menilai kedewasaan masyarakat dalam berhadapan dengan politik identitas tercermin ketika perbedaan jatuhnya hari raya keagamaan tidak lagi dipersoalkan publik.

Padahal, menurut dia, masyarakat Indonesia dahulu sering meributkan hal tersebut hingga menciptakan konflik di akar rumput.

"Saya kira kita juga berharap kita mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun mengakui, menjadi hal yang wajar apabila keputusan dalam memilih didasari oleh identitas seseorang, misalnya dengan melihat kedekatan kandidat dengan pemilih.

Akan tetapi, Ma'ruf menganjurkan agar identitas tersebut tidak ditonjolkan saat berkampanye karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

"Tentu saja orang kalau memilih itu tentu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com