Kompas.com - 18/08/2022, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak partai politik untuk meninggalkan kampanye menggunakan politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf meyakini, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh politik identitas selama partai politik juga tidak menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye.

"Ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Ma'ruf menilai kedewasaan masyarakat dalam berhadapan dengan politik identitas tercermin ketika perbedaan jatuhnya hari raya keagamaan tidak lagi dipersoalkan publik.

Padahal, menurut dia, masyarakat Indonesia dahulu sering meributkan hal tersebut hingga menciptakan konflik di akar rumput.

"Saya kira kita juga berharap kita mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun mengakui, menjadi hal yang wajar apabila keputusan dalam memilih didasari oleh identitas seseorang, misalnya dengan melihat kedekatan kandidat dengan pemilih.

Akan tetapi, Ma'ruf menganjurkan agar identitas tersebut tidak ditonjolkan saat berkampanye karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

"Tentu saja orang kalau memilih itu tentu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.