Wapres Ma'ruf Amin Minta Parpol Tinggalkan Kampanye Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak partai politik untuk meninggalkan kampanye menggunakan politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf meyakini, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh politik identitas selama partai politik juga tidak menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye.

"Ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Ma'ruf menilai kedewasaan masyarakat dalam berhadapan dengan politik identitas tercermin ketika perbedaan jatuhnya hari raya keagamaan tidak lagi dipersoalkan publik.

Padahal, menurut dia, masyarakat Indonesia dahulu sering meributkan hal tersebut hingga menciptakan konflik di akar rumput.

"Saya kira kita juga berharap kita mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun mengakui, menjadi hal yang wajar apabila keputusan dalam memilih didasari oleh identitas seseorang, misalnya dengan melihat kedekatan kandidat dengan pemilih.

Akan tetapi, Ma'ruf menganjurkan agar identitas tersebut tidak ditonjolkan saat berkampanye karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

"Tentu saja orang kalau memilih itu tentu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.