Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Sahabat Mahfud MD dengan terlapor Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Adapun Bambang Pacul dilaporkan oleh Sahabat Mahfud atas kritiknya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang disebut sebagai 'Menteri Komentator'.

"Sudah terima, saya sudah baca ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud Menteri Komentator

Menurut Habiburokhman, pelapor kasus ini perlu diberikan edukasi. Sebab, apa yang diucapkan Bambang dalam rangka menjalankan hak konstitusinya, yaitu pengawasan.  

"Menegakkan haknya, menggunakan hak konstitusional, kok malah dilaporkan. Justru ini yang bagus, kurang keras malah," kata politikus Gerindra ini.

Lebih jauh, Habiburokhman akan menolak laporan ini dalam rapat yang digelar MKD.

"Saya usulkan tentu kita tolak laporan yang seperti ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dilaporkan ke MKD DPR oleh "Sahabat Mahfud" pada Senin (15/8/2022).

Baca juga: Motif Penembakan Brigadir J dari Berbagai Versi: Bocoran Mahfud MD hingga Pengakuan Ferdy Sambo

Koordinator "Sahabat Mahfud" Ferry Harahap mengatakan, laporan itu atas adanya pernyataan Bambang yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai "Menteri Komentator".

"Kita sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Komisi III, Bapak Bambang Wuryanto ini, karena selayaknya sesama pejabat negara saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan kita semua," kata Ferry dalam keterangannya, Senin.

Ferry mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kalimat tersebut diucapkan oleh Bambang.

Menurut dia, Mahfud banyak menanggapi polemik kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah.

Di sisi lain, pengawasan itu juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

"Kami tidak masuk dalam ranah kasus yang saat ini sedang disorot rakyat Indonesia ini, kami hanya menyayangkan ucapan beliau yang harusnya menjadi penyejuk bagi masyarakat," ujar Ferry.

Dia mengatakan, laporannya itu juga sudah diterima oleh MKD DPR.