Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Kompas.com - 16/08/2022, 17:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Dian Erika Nugraheny,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang luwes dengan 3 prinsip.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang terus berkembang di dalam dan luar negeri.

"Desain APBN 2023 harus senantiasa 'Waspada, Antisipatif, dan Responsif' terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Joko Widodo dalam saat membacakan pidato tentang Rancangan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Presiden, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, serta menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Baca juga: Momen Puan Ajak Selfie Jokowi, Megawati, dan Maruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

"APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," ucap Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, arsitektur fiskal 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.

"Maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan'," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Namun
tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.

APBN, kata Jokowi, harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

"Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiap-siagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar," papar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi mengatakan, total belanja negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos pembiayaan.

Menurut Jokowi, untuk menjalankan agenda pembangunan, pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun.

Jumlah penerimaan negara itu, kata Jokowi, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.

Selain itu, kata Jokowi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 mendatang diperkirakan mencapai Rp 598,2 triliun, atau sebesar 2,85 persen terhadap PDB (produk domestik bruto).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com