Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

"Dalam hal ini jejaring TNI dengan pejabat publik yang berpotensi jelas melahirkan konflik kepentingan,” kata dia.

Oleh karenanya, sepatutnya ide Luhut memasukan perwira aktif TNI di kementerian/lembaga tidak direalisasi.

Baca juga: Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Dimentahkan Jokowi

Tak berapa lama, usulan Luhut itu ditolak oleh Presiden Jokowi. Menurut presiden, tak ada kebutuhan mendesak untuk menempatkan TNI di kementerian/lembaga.

"Ya saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak," kata Jokowi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Ketika ditanya kembali untuk memastikan usulan tersebut tidak akan terlaksana dalam waktu dekat, Jokowi kembali menegaskan soal belum mendesaknya kebutuhan.

"Ya kebutuhannya sudah saya jawab, kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak," kata kepala negara.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Ardito Ramadhan, Achmad Nusrudin Yahya, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Icha Rastika, Krisiandi, Sabrina Asril)