Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2022, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait data kependudukan di Papua dan Papua Barat jelang Pemilu 2024.

Sebagai informasi, lebih dari separuh penduduk Papua belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Di Papua Barat, jumlah warga yang telah merekam e-KTP baru 73 persen.

Keadaan ini dikhawatirkan akan menghilangkan hak konstitusional warga Papua untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Kemendagri: Cakupan Perekaman E-KTP di Papua 41 Persen, Papua Barat 73 Persen

“Untuk mewadahi kondisi di lapangan yang secara nasional perekaman KTP elektronik sudah 99 persen, tetapi terdapat kabupaten dan kota yang tertinggal jauh, kami akan berkoordinasi dengan KPU,” ujar Zudan ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/8/2022).

Ia memberi contoh, calon pemilih yang belum merekam e-KTP dapat dibuatkan surat keterangan (suket). Suket itu kelak menyatakan bahwa data warga tersebut sudah ada dalam database kependudukan di kota atau kabupatennya.

“Seingat saya hal ini pernah diterapkan dalam Pilkada tahun 2017,” ucap Zudan.

“Ini juga untuk menjaga hak konstitusional pemilih pemula yang saat hari H (pencoblosan) pas berumur 17 tahun dan penduduk yang belum melakukan perekaman,” ungkapnya.

Baca juga: UU Sudah Diundangkan, Wapres Minta Jajaran Siapkan Pemekaran Wilayah Papua

Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari juga mengaku bakal berkoordinasi dengan Zudan dan jajarannya terkait masalah ini.

Usai menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, kemarin, Hasyim mengungkapkan bahwa pihaknya juga meminta bantuan MRP membantu mengumpulkan daftar warga Papua yang belum masuk dalam daftar pemilih.

“Tidak harus ke KPU pusat karena KPU punya unit kerja di tingkat kabupaten kota. Disiapkan saja dan diserahkan ke KPU kabupaten dan kota dan kami kami sinkronisasi dengan data yang ada,” kata Hasyim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Nasional
BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Nasional
Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam "Reshuffle" Kabinet

Nasional
MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

Nasional
Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Nasional
Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Nasional
Jawab soal Kabar 'Reshuffle' Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Jawab soal Kabar "Reshuffle" Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Nasional
Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.