Kompas.com - 03/08/2022, 12:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membeberkan data rekam KTP elektronik (e-KTP) di Papua dan Papua Barat yang saat ini belum menyeluruh.

Menurut data Dukcapil, lebih dari separuh warga Provinsi Papua belum merekam e-KTP.

Sementara itu, di Papua Barat, jumlah perekaman e-KTP baru hampir tiga perempat dari jumlah penduduk.

“Cakupan perekaman KTP elektronik Provinsi Papua 41,61 persen. Provinsi Papua Barat 73,45 persen,” ujar Zudan ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/8/2022).

Baca juga: 1,6 Juta Warga Jaksel Lakukan Perekaman E-KTP, Sudin Dukcapil Sebut Sesuai Target

Zudan mengatakan, pihaknya akan menggencarkan perekaman e-KTP di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, selama ini, belum tumbuh budaya sadar administrasi kependudukan yang baik di Bumi Cenderawasih. Selain itu, sulitnya kondisi geografis serta banyaknya wilayah yang belum terjangkau jaringan juga menjadi penyebab utama.

“Dukcapil akan jemput bola menggenjot tingkat perekaman agar naik dengan sosialisasi terus-menerus,” kata Zudan.

Adapun masalah perekaman data e-KTP ini juga diungkapkan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib dalam audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: KPU Janji Koordinasikan Permintaan MRP soal E-KTP Warga Papua ke Kemendagri

Dalam audiensi itu, MRP memberi contoh bahwa di Nabire, Papua, jumlah warga yang memiliki e-KTP baru 6 persen dari jumlah penduduk.

MRP mengaku khawatir bahwa kondisi kependudukan ini membuat banyak warga Papua kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengaku bakal berkoordinasi dengan Zudan dan jajarannya terkait masalah ini.

Baca juga: KPU Mulai Verifikasi Administrasi 6 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Usai menerima audiensi MRP, Hasyim mengungkapkan bahwa pihaknya juga meminta bantuan MRP membantu mengumpulkan daftar warga Papua yang belum masuk dalam daftar pemilih.

“Tidak harus ke KPU pusat, karena KPU punya unit kerja di tingkat kabupaten kota. Disiapkan saja dan diserahkan ke KPU kabupaten dan kota dan kami kami sinkronisasi dengan data yang ada,” kata Hasyim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Nasional
Update Kasus Brigadir J: Dugaan 'Kakak Asuh' Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Update Kasus Brigadir J: Dugaan "Kakak Asuh" Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Nasional
Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Nasional
KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

Nasional
Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Nasional
Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

Nasional
Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Nasional
Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Nasional
Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Nasional
Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.