Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Subsidi BBM Kita Sudah Rp 502 Triliun, Negara Mana Pun Tak Kuat...

Kompas.com - 01/08/2022, 20:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi yang diberikan negara terhadap harga jual bahan bakar minyak (BBM) sudah mencapai Rp 502 triliun.

Menurutnya, negara mana pun di dunia tidak akan sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu.

"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp 170 (triliun) sekarang sudah Rp 502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat ini yang perlu kita syukuri," ujar Jokowi dalam acara doa dan zikir kebangsaan dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdek pada Senin (1/8/2022) malam.

Baca juga: Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Menurut Presiden, subsidi BBM yang begitu besar ini tak lepas dari kondisi dunia yang mengalami musibah beruntun.

Pertama, karena pandemi Covid-19 selama sekitar 2,5 tahun yang berdampak terhadap pelemahan ekonomi dunia.

Selanjutnya, sebelum perekonomian kembali normal terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia. Perang ini ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di dunia.

Baca juga: Jokowi Disebut Jamin Subsidi BBM Tetap Berlanjut Hingga Akhir 2022

Salah satunya harga jual minyak mentah.

"Semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit dan kita patut bersyukur alhamdulilah kalau bensin di negara lain harganya sudah Rp 31.000, Rp 32.000. Di Indonesia pertalite masih harganya Rp 7.650," jelas Jokowi.

Adapun selain dihadiri Presiden Jokowi, acara doa dan zikir pada Senin malam juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal dan para ulama serta tokoh lintas agama.

Subsidi

Subsidi BBM berulang kali disinggung Presiden. Di awal Juli lalu, Jokowi juga menyebutkan bahwa APBN bisa saja tak lagi bisa menanggung beban subsidi.

Jika itu terjadi, menurutnya, kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

"(Harga bensin) kita masih Rp 7.650, karena apa? disubsidi oleh APBN. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi, Kamis (7/7/2022).

Pada akhir Juni, Jokowi mengingatkan, tidak selamanya APBN dan fiskal negara mampu menahan beban subsidi.

Mantan Wali Kota Solo ini kemudian membandingkan harga BBM Indonesia dengan sejumlah negara.

Baca juga: Saat Pemerintah Kembali Singgung Besarnya Subsidi BBM, Isyarat Harga Segera Naik ?

"Kita bandingkan harga BBM di Indonesia dan harga BBM di luar negara kita. Di Singapura harga sudah Rp 31.000. Di Jerman harga sudah Rp 31.000. Di Thailand harga sudah Rp20.000. Di Amerika Rp 17.000. Kita masih Rp 7.650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi," ujar Jokowi, Rabu (22/6/2022).

"Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita kuat menahan ini? Ya kan kita kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com