Kompas.com - 13/07/2022, 17:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjamin pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap berlanjut hingga akhir 2022.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada Rabu (13/7/2022).

"Presiden mengatakan kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga," ujar Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu usai pertemuan.

"Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Jadi banyak sekali kita punya subsidi energi BBM dan listrik. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi," lanjutnya.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Harus Tanggung Subsidi BBM untuk 1 Motor Rp 3,7 Juta Per Tahun

Terkait subsidi itu akan berlanjut pada 2023 atau tidak, hal tersebut masih akan dilihat perkembangannya.

Sebab, apabila harga berbagai komoditas turun, maka harga minyak dunia juga akan ikut turun.

"Bagaimana ke depan 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak lihat nanti, tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga," jelas Primus yang juga anggota Forum Pemimpin Redaksi itu.

"Kita harapkan ketegangan Rusia dan Ukraina mereda, akan sangat membantu ekonomi kita. Presiden yakin kita di atas rata-rata," tambahnya.

Baca juga: Dirut Pertamina: Jika Semua Pindah ke BBM Subsidi, Negara Akan Rugi

Diberitakan sebelumnya, Jokowi kembali menyinggung soal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Jokowi kemudian memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut.

Menurutnya, kenaikan harga BBM di Indonesia kemungkinan bisa terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

"(Harga bensin) kita masih Rp 7.650, karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/7/2022).

"Kalau (APBN) sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Isyaratkan APBN Tak Selamanya Mampu Menahan Besarnya Subsidi BBM dan Listrik

Pertanyaan tersebut mendapat respons langsung dari masyarakat Medan yang hadir di acara itu.

Warga yang hadir pun kompak menjawab, "Enggaaak".

"Pasti semua akan ngomong tidak setuju," timpal Jokowi.

Dia lantas menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor dari separuh kebutuhan minyak di Indonesia.

Sehingga, apabila harga minyak di luar naik, maka Indonesia harus membayar lebih banyak untuk harga impor tersebut.

Baca juga: Pakar Usul ke DPR, Subsidi BBM Dialihkan untuk Transportasi Publik, Naik Angkot Cukup Pakai NIK

Menurut Jokowi, kenaikan harga jual minyak dunia ini dipengaruhi oleh perang Ukraina-Rusia dan juga kondisi pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, saat masih normal, harga minyak dunia 60 dollar AS per barrel. Sedangkan saat ini, harganya naik menjadi 110-120 dollar AS per barrel.

"Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin itu sudah di angka Rp31.000 di Jerman," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.