Kompas.com - 20/07/2022, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menyinggung soal besarnya subsidi untuk menjaga agar harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah.

Kali ini hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat berbicara dalam acara "Seminar Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional" yang ditayangkan YouTube UKSW Salatiga, Senin (18/7/2022).

Moeldoko mengatakan, Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan sebagai imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Sebagai dampak lanjutannya, jika harga jual bahan BBM di Indonesia tidak dinaikkan, pemerintah yang mengalami kesulitan karena menanggung beban subsidi yang besar.

Baca juga: Moeldoko: Harga BBM Mau Dinaikkan Masyarakat Lagi Sulit, kalau Tidak Naik, Negara Kesulitan

"Kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak, yakni persoalan energi. Mau (harga BBM) dinaikkan masyarakat lagi sulit," ujar Moeldoko.

"Tidak dinaikkan negara kesulitan. Karena untuk subsidinya (ke harga BBM) itu luar biasa," ujar dia.

Moeldoko menyampaikan, kenaikan harga minyak mentah di dunia berpengaruh kepada APBN Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan dalam APBN sebelumnya, dampak kenaikan harga minyak dunia diproyeksikan tidak sampai 70 dollar AS per barrel.

Baca juga: Sebut Subsidi Pemerintah Dinikmati Orang Kaya, Moeldoko Ungkap Rencana Perubahan Skema Subsidi

Sementara itu, yang terjadi saat ini harga jual minyak mentah per barrel sudah lebih dari 100 dollar AS.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, dana dari APBN yang digunakan untuk menyubsidi BBM agar harga jualnya tetap murah sangat besar.

Moeldoko mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, harga BBM di Indonesia saat ini yang paling murah.

Selain itu, menurut dia, harga sejumlah bahan bakar seperti tabung elpiji 3 kilogram sudah hampir 12 tahun tidak dinaikkan.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko melayat ke rumah duka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Widya Chandra, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, selama hampir dua pekan.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko melayat ke rumah duka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Widya Chandra, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, selama hampir dua pekan.

Rencana ubah sasaran subsidi

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang memikirkan perubahan skema pemberian subsidi untuk masyarakat.

Menurutnya, pemerintah berencana tidak lagi memberi subsidi untuk harga barang. Melainkan subsidi akan diberikan langsung untuk orang atau individu penerima.

"Kita sedang berpikir sekarang dirubah kebijakannya untuk ke subsidi orang. Agar betul-betul address-nya jelas, mereka yang berhak, itu yang seharusnya mendapatkan (subsidi)," tuturnya

Menurut Moeldoko, subsidi yang saat ini diberikan kepada harga barang justru dinikmati oleh golongan menengah hingga orang kaya.

Sehingga, hal ini menjadi persoalan karena subsidi tidak tepat sasaran.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Moeldoko soal Kenaikan Harga BBM | Polri Sebut Glock Tak Hanya untuk Perwira

"Justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu. Ini persoalan. Kalau kita lihat, orang kaya yang menikmati. Orang menengah menikmati," jelasnya.

"Bayangkan, pemerintah harus mensubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," kata Moeldoko.

Dia pun menyampaikan nilai subsidi yang diberikan untuk sejumlah produk energi saat ini mencapai Rp 520 triliun.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pertamina Perbaiki Sistem Peringatan Dini Angkutan BBM

Subsidi terus diberikan oleh pemerintah agar beban masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan energi tidak berat.

“Namun jika subsidi terus diberikan akan membuat uang negara jebol. Untuk itu, skema subsidi akan dirubah. Tidak lagi ke barang tapi langsung ke orangnya agar tepat sasaran,” tegas Moeldoko.

Jaminan subsidi hingga akhir tahun

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo menjamin pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap berlanjut hingga akhir 2022.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada 13 Juli lalu.

"Presiden mengatakan kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga," ujar Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu usai pertemuan.

"Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Jadi banyak sekali kita punya subsidi energi BBM dan listrik. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).
Terkait subsidi itu akan berlanjut pada 2023 atau tidak, hal tersebut masih akan dilihat perkembangannya.

Sebab, apabila harga berbagai komoditas turun, maka harga minyak dunia juga akan ikut turun.

Baca juga: Jokowi Disebut Jamin Subsidi BBM Tetap Berlanjut Hingga Akhir 2022

"Bagaimana ke depan 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak lihat nanti, tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga," jelas Primus yang juga anggota Forum Pemimpin Redaksi itu.

"Kita harapkan ketegangan Rusia dan Ukraina mereda, akan sangat membantu ekonomi kita. Presiden yakin kita di atas rata-rata," tambahnya.

Isyarat-isyarat dari Jokowi

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi kerap kali menyinggung soal besarnya subsidi BBM yang ditanggung negara.

Pada 7 Juli lalu, presiden kembali menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Jokowi pun memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut. Menurutnya, kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

Baca juga: IMF Sebut Ekonomi RI Baik, KSP Klaim berkat Strategi Gas Rem Jokowi

"(Harga bensin) kita masih Rp7.650, karena apa ? disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 di Medan.

"Kalau (APBN) sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?" lanjutnya.

Pertanyaan tersebut mendapat respons langsung dari masyarakat Medan yang hadir di acara itu.

Warga yang hadir pun kompak menjawab, "Enggaaak".

"Pasti semua akan ngomong tidak setuju," timpal Jokowi.

Dia lantas menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor untuk separuh dari kebutuhan minyak untuk Indonesia.

Sehingga, apabila harga minyak di luar naik, maka Indonesia harus membayar lebih banyak untuk harga impor tersebut.

Menurut Jokowi, kenaikan harga jual minyak dunia ini dipengaruhi oleh perang Ukraina-Rusia dan juga kondisi pandemi.

Dia mengungkapkan, saat masih normal, harga minyak dunia 60 Dollar AS per barrel.

Sementara itu, saat ini harganya naik menjadi 110-120 Dollar AS per barrel.

"Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin itu sudah di angka Rp31.000 di Jerman," ungkapnya.

Tidak hanya sekali itu saja Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi negara terharap harga jual bensin.

Pada Maret 2022 lalu, Jokowi pernah menjelaskan soal setiap negara di dunia yang menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat.

Ia menjelaskan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel.

Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM.

Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia.

Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi.

Kemudian pada April 2022, presiden menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Lalu pada 21 Juni 2022, Jokowi pernah pula menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bensin tetap murah untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar.

Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000,-, Jerman sudah Rp 31.000,-, di Thailand sudah Rp 20.000,-. Kita masih Rp 7.650,- tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan rame. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.