Kompas.com - 29/07/2022, 20:36 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah memprioritaskan keamanan pekerja migran Indonesia (PMI).

Ia mengatakan, keamanan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus dilakukan sejak masa perekrutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Adanya undang-undang ini seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran, penyelesai masalah di luar negeri, menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI,” papar Sukamta dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: 54 Pekerja Migran Indonesia Diduga Disekap di Kamboja, Anggota DPR: Ini Melanggar HAM

Ia menuturkan, para pekerja migran mesti dilindungi karena memiliki jasa besar untuk keuangan negara.

Dari 8 juta PMI yang ada, lanjut Sukamta, negara mendapat remitansi senilai Rp 160 triliun.

“Jumlah ini menjadi penerimaan devisa terbesar kedua setelah penerimaan devisa dari sektor migas,” kata dia.

Sukamta menyesalkan, lima tahun pasca UU Perlindungan PMI disahkan, masih ada saja persoalan TKI di luar negeri.

Ia menyebutkan, dugaan penyekapan 54 PMI di Kamboja adalah perlakuan yang tidak manusiawi.

“Mereka bekerja melebihi batas waktu di satu tempat dan dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak-hak pekerja dan Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkapnya.

Dalam pandangannya, pemerintah harus segera mengambil langkah pembebasan 54 Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

Sebab, tanggung jawab pemerintah tak hanya menjamin keamanan pekerja migran legal, tapi juga menjaga keselamatan pekerja yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.

“Jika ada WNI menjadi PMI secara ilegal artinya proses penyaringan tenaga kerja di Indonesia masih lemah,” sebutnya.

“Pemerintah dengan seluruh stakeholder bidang tenaga kerja harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas,” imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Belum Efektif Jalankan UU Perlindugan Pekerja Migran

Diberitakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mengupayakan pembebasan para PMI yang diduga tersandera di Kamboja.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha menuturkan KBRI Phnom Penh telah berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja untuk menempuh upaya pembebasan.

Para PMI tersebut diduga tertipu dengan lowongan pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Dana PEN, Eks Pejabat Kemendagri Akan Divonis Hari Ini

Kasus Suap Dana PEN, Eks Pejabat Kemendagri Akan Divonis Hari Ini

Nasional
Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Nasional
Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.