Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Korsel Sebut Indonesia Bisa Pelajari Kota Sejong sebagai Referensi Bangun IKN

Kompas.com - 29/07/2022, 05:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengatakan, Indonesia bisa menjadikan pembangunan Kota Sejong sebagai referensi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Presiden Yoon saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo usai keduanya bertemu di Kantor Kepresidenan Yongaan di Seoul, Kamis (28/7/2022).

"Pengalaman Korsel dalam pembangunan Kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia," ujar Presiden Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Investasi Infrastruktur Korsel di IKN, Menteri PUPR Sebut Instalasi Pemurnian Air hingga Smart Village

Kota Sejong diketahui merupakan ibu kota definitif kedua bagi Korsel.

Kota tersebut mulai dikembangkan pada 2007 dan dibuka pada 2012. Pada 2015 sejumlah kementerian dipindahkan dari Kota Seoul ke Kota Sejong.

Presiden Yoon melanjutkan, Korsel dan Indonesia sudah sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan IKN.

Presiden Yoon juga mengungkapkan, dalam pertemuan puncak hari ini, kedua negara menyepakati amendemen MoU pemindahan dan pembangunan IKN.

Baca juga: Kantongi Investasi Rp 100 Triliun dari Perusahaan Korsel, Bahlil: Investasi di Indonesia Tak Dimonopoli Satu Negara

"Hal ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan-perusahaan Korsel untuk berkontribusi besar dalam pembangunan IKN. Pada pembangunan infrastruktur, SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan smart city di ibu kota baru Indonesia," jelasnya.

Empat kerja sama investasi

Dalam keterangan pers secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Korsel sepakat bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Ada empat kerja sama bidang infrastruktur yang disepakati.

Pertama yakni pemberian hibah pembangunan water purification plan atau instalasi pemurnian air.

"Kementerian Lingkungan Korsel akan membantu melalui grant atau hibah, pembangunan namanya water purification plan. Itu dengan kapasitas 300 liter per detik," ujar Basuki dalam keterangan pers secara daring dari Seoul.

Baca juga: Bahlil: Investor dari Korsel Silahkan Datang Bawa Modal dan Teknologi, Kami Siap Fasilitasi...

Basuki menuturkan, pihaknya telah meninjau lokasi penerapan fasilitas tersebut di Korsel.

Dengan fasilitas itu, kata Basuki, dapat dihasilkan air siap minum yang berkualitas.

"Karena produk hasilnya (pemurnian) dilakukan (proses) ozonisasi," ungkap Basuki.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com