Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi Investasi Rp 100 Triliun dari Perusahaan Korsel, Bahlil: Investasi di Indonesia Tak Dimonopoli Satu Negara

Kompas.com - 28/07/2022, 22:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh satu negara tertentu.

Menurut Bahlil, persepsi tersebut terbantahkan dengan komitmen investasi sebesar Rp 100,69 triliun yang dikantongi Indonesia dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (28/7/2022) hari ini.

"Saya ingin menyampaikan bahwa minat investasi Rp 100 triliun lebih hari ini menunjukkan sekali lagi bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh salah satu negara tertentu," kata Bahlil dalam keterangan pers, Kamis malam, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Akhiri Kunjungan ke 3 Negara Asia Timur, Jokowi Kembali ke Tanah Air

Bahlil menyatakan, persepsi bahwa Indonesia hanya mendahulukan atau memberi karpet merah kepada satu negara dalam melakukan investasi merupakan hoaks.

Ia menyatakan, dalam isu ekonomi, Indonesia menganut asas bebas aktif sehingga akan melayani semua negara yang hendak berinvestasi di Indonesia selama mengikuti aturan yang berlaku.

"Negara mana yang siap untuk mendatangkan duitnya dengan mematuhi aturan dan kaidah-kaidah norma yang ada di Indonesia maka semuanya kita akan layani," ujar Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Bahlil menyebutkan, Indonesia mengantongi kesepakatan investasi lebih dari Rp 100 triliun dari 10 perusahaan asal Korea Selatan yang ditemui Jokowi pada Kamis pagi tadi.

Baca juga: BERITA FOTO: Momen Pertemuan Jokowi dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Seoul

"Dari 10 perusahaan tersebut, telah menghasilkan kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp 100,69 triliun atau 6,72 miliar dollar AS," kata Bahlil.

Bahlil membeberkan, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor manufaktur, industri baja, petrokimia, baterai listrik, pabrik kaca, serta pakaian dan sepatu.

Sebagian besar investasi tersebut rencananya akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023 meski ada pula yang dimulai pada kuartal keempat tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com