Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Korsel Sebut Indonesia Bisa Pelajari Kota Sejong sebagai Referensi Bangun IKN

Kompas.com - 29/07/2022, 05:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengatakan, Indonesia bisa menjadikan pembangunan Kota Sejong sebagai referensi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Presiden Yoon saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo usai keduanya bertemu di Kantor Kepresidenan Yongaan di Seoul, Kamis (28/7/2022).

"Pengalaman Korsel dalam pembangunan Kota Sejong bisa dijadikan referensi yang baik bagi Indonesia," ujar Presiden Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Investasi Infrastruktur Korsel di IKN, Menteri PUPR Sebut Instalasi Pemurnian Air hingga Smart Village

Kota Sejong diketahui merupakan ibu kota definitif kedua bagi Korsel.

Kota tersebut mulai dikembangkan pada 2007 dan dibuka pada 2012. Pada 2015 sejumlah kementerian dipindahkan dari Kota Seoul ke Kota Sejong.

Presiden Yoon melanjutkan, Korsel dan Indonesia sudah sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan IKN.

Presiden Yoon juga mengungkapkan, dalam pertemuan puncak hari ini, kedua negara menyepakati amendemen MoU pemindahan dan pembangunan IKN.

Baca juga: Kantongi Investasi Rp 100 Triliun dari Perusahaan Korsel, Bahlil: Investasi di Indonesia Tak Dimonopoli Satu Negara

"Hal ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan-perusahaan Korsel untuk berkontribusi besar dalam pembangunan IKN. Pada pembangunan infrastruktur, SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan smart city di ibu kota baru Indonesia," jelasnya.

Empat kerja sama investasi

Dalam keterangan pers secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Korsel sepakat bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Ada empat kerja sama bidang infrastruktur yang disepakati.

Pertama yakni pemberian hibah pembangunan water purification plan atau instalasi pemurnian air.

"Kementerian Lingkungan Korsel akan membantu melalui grant atau hibah, pembangunan namanya water purification plan. Itu dengan kapasitas 300 liter per detik," ujar Basuki dalam keterangan pers secara daring dari Seoul.

Baca juga: Bahlil: Investor dari Korsel Silahkan Datang Bawa Modal dan Teknologi, Kami Siap Fasilitasi...

Basuki menuturkan, pihaknya telah meninjau lokasi penerapan fasilitas tersebut di Korsel.

Dengan fasilitas itu, kata Basuki, dapat dihasilkan air siap minum yang berkualitas.

"Karena produk hasilnya (pemurnian) dilakukan (proses) ozonisasi," ungkap Basuki.

Kedua, Korsel akan membantu membangun base water treatment plan untuk pengelolaan limbah cair di IKN.

Kerja sama infrastruktur ketiga yakni pembangunan smart village di kawasan IKN yang rencananya dimulai pada 2023.

"Korsel ingin juga membangun smart village ini di IKN mulai 2023. Insya Allah mungkin mulai dibangun mungkin sebanyak 100 rumah untuk bisa jadi sebagai percontohan smart village," tutur Basuki.

Baca juga: Korsel Siap Perkuat Kerja Sama dengan RI untuk Bangun IKN

Smart village yang dimaksud merupakan desa pintar yang menjadi tempat implementasi 41 inovasi.

Saat ini Korsel sedang mengembangkan program tersebut.

Keempat, Korsel ingin membantu membangun immerse tunnel (terowongan tabung benam) jalan tol menuju ke IKN. Ini berdasarkan konsep Kota Nusantara yang mengusung tema forest city.

Konsep ini agar tidak mengganggu habitat satwa liar yang berada di sekitar lokasi IKN. Salah satunya monyet bekantan.

"Jadi bukan membangun terowongan bawah laut, tapi immerse tanah dengan teknologi yang baru yang sudah dilakukan di Korsel," tambah Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com