Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Cacar Monyet Sebelum Merebak

Kompas.com - 26/07/2022, 12:37 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengantisipasi penularan cacar monyet atau monkeypox sejak dini.

Ia tak ingin pemerintah kelabakan seperti menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita panik dan baru bertindak setelah ditemukan satu kasus yang kemudian merebak dengan sangat cepat,” tutur Netty dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Darurat Kesehatan Global Cacar Monyet, Mungkinkah Sudah Ada Kasusnya di Indonesia?

Dalam pandangannya, kala itu pemerintah lengah meski Covid-19 sudah menyebar di beberapa negara.

Ia berharap, pemerintah lebih siap menghadapi cacar monyet yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai darurat kesehatan global (PHEIC).

“Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, lakukan persiapan pencegahan semaksimal mungkin,” sebut dia.

Baca juga: Pemkot Jaksel Tangkap Hewan Liar Antisipasi Cacar Monyet

Netty meminta edukasi pada masyarakat terkait cacar monyet mulai digalakkan sejak saat ini.

Masyarakat, lanjut dia, harus diberi tahu soal medium penularan, cara pencegahan dan faktor pemicu yang menyebabkan terjangkitnya penyakit tersebut.

“Langkah preventif harus lebih diutamakan mengingat masih minimnya sosialisasi mengenai penyakit ini,” katanya.

Diketahui Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan terutama mencuci tangan.

Baca juga: Mengenal Penyakit Cacar Monyet, dari Gejala hingga Bahayanya

Selain itu masyarakat diminta menghindari kontak dengan orang yang memiliki gejala cacar monyet.

Gejala yang muncul adalah panas, kelainan pada kulit, bintik-bintik merah, hingga vesikel berisi cairan atau nanah.

“Yang paling khas kalau ada ada pembengkakan kelenjar getah bening pada leher dan selangkangan,” papar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com