Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Usul Pemerintah Dirikan Markas Militer Baru untuk Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 20/07/2022, 13:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong pemerintah mendirikan markas militer permanen di Papua sebagai upaya menyelesaikan konflik keamanan.

Ia menyebut keberadaan satuan tugas (satgas) keamanan yang bersifat sementara tidak efektif meredam perpecahan di Papua.

“Saya terus mendorong untuk dibentuknya markas-markas militer yang bersifat permanen, pembentukan Kodam baru, Kodim dan Koramil,” tutur Dave dalam diskusi bertajuk KKB Papua Kembali Berulah Di Mana Kehadiran Negara di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Ia menilai, keberadaan satgas keamanan yang memiliki masa tugas rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun tak bisa melakukan pendekatan kultural dan emosional secara optimal.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Gerak Cepat untuk Tangkap Penyerangan di Nduga, Papua

Maka, Dave mengusulkan agar markas militer permanen segera dibentuk di berbagai wilayah Papua.

“Sehingga (dapat) menjalin komunikasi intens dengan warga setempat, terbentuk ikatan batin, sehingga saling memperkuat dan terus membangun kecintaan pada NKRI kedepannya,” paparnya.

Di sisi lain, Dave berpandangan upaya pemerintah membentuk provinsi baru di Papua mesti didukung.

Sebab, pemekaran wilayah bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

“Ini penting untuk terus kita dukung, agar penyerataan pembangunan terus berjalan, penyerataan akses pendidikan berjalan (dengan) membentuk sekolah-sekolah baru,” katanya.

“Sekolah-sekolah vokasional sehingga ada masyarakat Papua yang ready untuk langsung masuk ke dunia kerja,” jelas dia.

Dave menuturkan, upaya ini penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Papua yang menjadi salah satu penyebab konflik keamanan.

Pasalnya, lanjut dia, seperempat warga di provinsi Papua dan Papua Barat hidup dalam kemiskinan dan tingkat literasi yang rendah.

“Inilah salah satu alasan kenapa masih terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan pertempuran atau pembunuhan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya 10 orang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Korban Terakhir Pembantaian KKB Nduga Berhasil Dievakuasi, Sempat Diwarnai Kontak Senjata

Pihak kepolisian mengungkapkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 09.15 WIT.

Saat itu, rombongan korban yang menggunakan truk dan sepeda motor dihadang oleh 15-20 orang KKB.

Tiga orang KKB disebut membawa senjata api larang panjang, dan satu orang lainnya membawa senjata api genggam. Pihak KKB diklaim, melakukan penembakan serampangan ke arah para korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com