Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-AHY Dinilai Paling Mungkin Diusung Demokrat-Nasdem-PKS

Kompas.com - 20/07/2022, 12:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2024 paling memungkinkan diusung Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Duet itu, bisa membuat ketiga parpol tersebut berkoalisi. 

"Paling mungkin (mengusung Anies-AHY) adalah Demokrat, Nasdem dan PKS," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/7/2022).

Dedi mengungkapkan, duet Anies-AHY bahkan berpotensi membuat parpol lain bergabung dengan koalisi tiga parpol itu.

Baca juga: Demokrat Akan Bikin Survei Internal soal Wacana Duet Anies-AHY

Misalnya, parpol yang kini sudah mendeklarasikan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Hal itu dimungkinkan jika KIB akhirnya pecah dan satu atau seluruh parpolnya bergabung ke poros Demokrat-Nasdem-PKS.

"Bukan tidak mungkin PPP atau PAN justru berpindah ke koalisi ini, mengingat di KIB belum ada tokoh potensial terusung," jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa secara level, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS cukup mumpuni di kelas partai menengah untuk menghadapi dominasi PDI Perjuangan (PDI-P).

Dedi juga menilai Nasdem bisa mengusung Anies meski ada opini yang menyebutkan partai itu akan kehilangan suara jika mendukung mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Sebab, kata Dedi, dalam catatan IPO, kelompok yang bukan pendukung Anies tidak berada di Nasdem.

"Sehingga Nasdem semestinya tidak risau. Juga, Anies selama ini dikenal sebagai tokoh politik muslim terbuka, bahkan pemikiran Anies sejalan dengan semangat restorasi Nasdem," tutur Dedi.

Sebelumnya, survei Indopol melakukan simulasi dengan asumsi empat poros yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Poros pertama diisi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sendirian. Kemudian, poros kedua diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Saat Buruh Kembali Demo Anies di Balai Kota, Tuntut Banding Putusan PTUN soal UMP Jakarta 2022

Selanjutnya poros ketiga yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Terakhir, poros keempat adalah KIB (Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar-Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

Dari simulasi itu, muncul pasangan calon (Paslon) Anies Baswedan dan AHY dari poros Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, yang menempati posisi teratas dibandingkan lainnya.

"Pasangan Anies dan AHY menempati posisi yang teratas dengan 34,72 persen. Meskipun kemudian yang belum menjawab masih banyak yaitu 36,50 persen," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com