Tenaga Honorer Akan Dihapus, Anggota DPR Sebut Pelayanan Kesehatan Bisa Kolaps

Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Netty mengambil contoh, jumlah honorer nakes di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah pemilihannya (dapil) ada sekitar 1.886 orang dan di Kabupaten Cirebon ada sekitar 1.500 orang.

Oleh karena itu, pemerintah pusat diminta membuat kebijakan afirmasi guna mengatasi persoalan ini.

"Pemerintah pusat tidak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke pemerintah daerah begitu saja. Harus ada kejelasan bagaimana cara pemda membiayai pengangkatan PPPK," kata dia.

Baca juga: Rekrut Tenaga Kerja Lokal di IKN, Otorita Diminta Prioritaskan Tenaga Honorer di Kaltim

"Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga. Pemda menyetujui mengangkat sebagai PPPK ternyata tidak ada anggarannya," sambung Netty.