Kompas.com - 15/07/2022, 07:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menangani kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana di lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kasus ini awalnya mencuat karena majalah Tempo membuat laporan jurnalistik yang berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".

Isinya mengungkap dugaan penyelewengan atau penilapan uang donasi oleh petinggi ACT.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana dalam Yayasan ACT.

Baca juga: Kasus ACT, Ahyudin, Ibnu Khajar, dan 3 Saksi Lain Akan Diperiksa Hari Ini

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.

Terkait dugaan penyelewengan dana itu, Bareskrim pun mulai melakukan pemeriksaan terhadap petinggi di ACT secara maraton. Penyidik juga menemukan sejumlah temuan terkait perkembangan kasus.

Penanganan kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan pada Senin (14/7/2022). Untuk menuntaskan kasus ini, Dittipideksus Bareskrim membentuk tim khusus.

Tim tersebut akan melibatkan lima sub-direktorat yang ada di Dittipideksus Bareskrim Polri.

Baca juga: Bareskrim Dalami Dugaan ACT Cuci Uang Lewat Perusahaan Cangkang

“Untuk menangani kasus ACT secara cepat, serius, dan profesional," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, pada 13 Juli 2022.

1. Dana CSR korban kecelakaan Lion Air

Polisi mengungkapkan penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana di lembaga filantropis ACT untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 tahun 2018.

Diduga, penyalahgunaan itu dilakukan oleh Mantan Presiden sekaligus Pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT yang menjabat saat ini, Ibnu Khajar.

Ia menyampaikan bahwa ACT pernah mendapat rekomendasi dari 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018 untuk mengelola dana sosial atau CSR.

Baca juga: Seluruh Kantor Ditutup, Bagaimana Nasib 1.128 Karyawan ACT?

Namun, penyidik Bareskrim menduga pihak ACT tidak merealisasikannya. Diduga, sebagian dana sosial itu justru dipakai untuk pembayaran gaji pimpinan dan staf di ACT.

“Sebagian dana sosial/CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan/kepentingan pribadi,” ucap Ramadhan pada Sabtu (9/7/2022).

2. Potong donasi 10-20 persen

Tak hanya memotong sebagian donasi korban Lion Air, ACT juga diduga memotong 10 hingga 20 persen dana sosial atau CSR yang dikelolanya untuk menggaji karyawan.

Menurut Ramadhan, donasi yang dikelola ACT di antaranya berasal dari masyarakat umum, perusahaan nasional dan internasional, institusi atau kelembagaan non-korporasi dalam negeri maupun internasional, serta komunitas atau anggota lembaga.

“Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mengelola beberapa dana sosial/CSR dari beberapa perusahaan serta donasi dari masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: BNPT Jalin Kerja Sama Internasional, Selidiki Dugaan Dana ACT Mengalir ke Teroris

Mantan Presiden ACT, Ahyudin di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022).KOMPAS.com/RAHEL NARDA Mantan Presiden ACT, Ahyudin di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Ramadhan mengatakan, donasi CSR biasanya terkumpul sekitar Rp 60.000.000.000 setiap bulannya, namun dipotong sekitar Rp 6.000.000.000 – Rp 12.000.000.000 untuk keperluan pembayaran gaji pengurus, dan seluruh karyawan.

Bahkan, pembina dan pengawas ACT juga mendapat dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut.

3. Perusahaan cangkang

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan Brigjen Whisnu Hermawan juga menyebutkan pihaknya mendalami soal dugaan tindak pidana pencucian uang lembaga filantropis ACT lewat perusahaan cangkang.

Adapun perusahaan cangkang adalah perusahaan yang dibentuk secara sengaja tanpa menjalankan operasi bisnis yang sebenarnya dan biasanya dipakai untuk menyembunyikan harta.

“Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT. Ini didalami,“ kata Whisnu di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Seluruh Operasional Kantor ACT Dihentikan hingga Batas Waktu yang Belum Ditentukan

Whisnu menyatakan pendalaman soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu didasari dari hasil temuan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kendati demikian ia masih belum mau mengungkapkan identitas dan jumlah dari perusahaan cangkang yang digunakan ACT.

“Nanti kita ungkap bahwa ada namanya perusahaan-perusahaan yang menjadi cangkang dari perusahaan ACT,” ucap dia.

4. Periksa 12 saksi

Sejak proses penyelidikan, secara total setidaknya sudah 12 saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana di lembaga filantropis ACT hingga Kamis (14/7/2022).

“Total sampai dengan saat ini sudah 12 saksi,” kata Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022).

Adapun dari 12 saksi itu di antaranya ada mantan presiden ACT Ahyudin dan presiden ACT saat ini, Ibnu Khajar. Kedua petinggi di ACT itu diperiksa secara maraton.

Pada Kamis (14/7/2022) kemarin, penyidik juga memeriksa Ahyudin. Lalu, Manajer PT Lion Mentari Ganjar Rahayu.

Baca juga: Ahyudin Klaim Tak Ada Penyelewengan Dana ACT, Ungkit soal Predikat WTP

Selain itu, ada juga Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan pembina ACT, Novariadi Imam Akbari.

Pemeriksaan untuk Ahyudin juga masih akan dilanjutkan pada Jumat (15/7/2022). Selain Ahyudin, penyidik juga akan kembali memeriksa Ibnu Khajar.

“Saudara Ahyudin pukul 13.00 WIB. Saudara Ibnu Khajar pukul 14.00 WIB,” ucap Andri.

5. Ahyudin dan Ahyudin dan Ibnu Khajar lelah

Akibat diperiksa secara maraton oleh penyidik, Ahyudin dan Ibnu pun mengaku Lelah. Pasalnya, mereka diperiksa secara terus-menerus sejak 15 Juli 2022.

Mereka juga kerap diperiksa dalam waktu yang cukup lama. Setiap harinya, Ahyudin dan Ibnu kerap diperiksa lebih dari 8 jam.

Pantauan Kompas.com, Rabu (13/7/2022) sekitar pukul 23.14 WIB, Ibnu Khajar yang keluar dari Gedung Bareskrim Polri mengaku lelah.

"Saya lelah. Belum tahu (besok diperiksa lagi atau tidak). Saya istirahat dulu ya, saya lelah ya. Maraton empat hari," kata Ibnu sambil berlari kecil di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu.

Baca juga: Polri Duga ACT Gelapkan dan Alihkan Kekayaan Yayasan

Di hari yang sama, Ahyudin yang terlebih dahulu yang keluar sebelum Ibnu juga menyatakan bahwa dirinya mengaku kelelahan.

Menurut Ahyudin, pemeriksaan dilakukan secara maraton karena penyidik sedang mencari kebenaran dalam kasus di ACT.

“Jadi mengapa panjang sedemikian rupa karena saya yakin ini proses mencari fakta ya kebenaran ya, jadi sangat detil sekali,” kata dia usai pemeriksaan di hari kelima atau pada 14 Juli 2022.

Baca juga: Bareskrim Bentuk Tim Khusus Usut Penyelewengan Dana ACT

Dalam pemeriksaan Ahyudin mengaku ditanyakan seputar legalitas yayasan ACT, tanggung jawabnya di yayasan itu, serta soal dana sosial dari pihak Boeing yang dikelola ACT untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 tahun 2018.

Ahyudin juga sempat menyatakan siap untuk berkorban dan dikorbankan asal ACT dapat terus menjadi lembaga kemanusiaan yang eksis.

“Demi Allah ya, saya siap berkorban atau dikorbankan sekalipun asal semoga ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang insya Allah lebih besar manfaatnya untuk masyarkat luas tetap bisa hadir, eksis, berkembang, dengan sebaik-baiknya," kata Ahyudin usai pemeriksaan di lobi Bareskrim, Jakarta, pada 14 Juli 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.