Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Ibadah Haji 2023

KOMPAS.com – Wakil Ketua komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ace Hasan Syadzily mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 mendatang.

Hal itu disebabkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022 masih banyak ditemukan kekurangan yang dirasakan langsung oleh para jamaah haji Indonesia.

“Saya harap persiapan penyelenggaraan haji yang akan datang dapat dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang jauh lebih panjang,” ungkap Ace dalam keterangan persnya, Rabu (13/7/2022).

Mendapat masukan dari para jemaah haji, Ace mengatakan, terdapat beberapa kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini.

Pertama, menurut Ace, pelayanan Arafah, Mina, Muzdalifah (Armuzna) masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini terjadi karena biaya yang dikenakan kepada jemaah haji mengalami kenaikan sebesar 5.500 Saudi Arabian Rial (SAR), dari yang sebelumnya di kisaran 1.500 SAR.

Baca juga: Komisi VIII DPR: Tambahan Kuota 10.000 Jemaah Haji Belum Jelas

“Biaya yang dikenakan tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan oleh para jemaah, karena pelayanan yang didapatkan sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Ace.

Kedua, kata dia, jarak tenda yang disediakan di Mina dengan lempar jumrah masih terlalu jauh, yaitu sekitar tujuh kilometer (km), sehingga menguras stamina, khususnya jemaah yang sudah lanjut usia (lansia).

“Seharusnya penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat. Tidak seperti kondisi haji sebelumnya, banyak yang mengalami dehidrasi dan kelelahan,” katanya.

Ketiga, dari segi kesehatan, menurut dia, tempat layanan kesehatan yang ada masih menggunakan rekam medis yang belum diperbaharui, sehingga pelayanan kesehatan jemaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020.

“Untuk pelayanan kesehatan secara umum sudah jauh lebih baik. Mungkin dalam pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan oleh jemaah, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas,” jelasnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Menag Akhiri Praktik Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Keempat, pihaknya mengatakan, banyak jemaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama ibadah haji (KBIH), sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

“Maka dari itu, Kemenag perlu untuk meningkatkan pelayanan manasik haji bagi para jemaah agar mereka ada sedikit pengetahuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, persoalan teknis seperti koper jemaah haji yang telah disediakan oleh maskapai juga perlu untuk diperhatikan, sebab ada beberapa koper yang rusak dan sobek.

Tak hanya itu saja, permasalahan terkait dengan sengkarut Haji Furoda juga perlu untuk diperhatikan. Menurutnya, walaupun mendapat undangan dari Pemerintah Arab Saudi, tetapi tetap menyangkut jemaah haji Indonesia.

“Pemerintah Indonesia juga perlu untuk memastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji Indonesia yang dirugikan akibat adanya pungutan visa Haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan,” katanya.

Baca juga: Fasilitas di Armuzna Ditambah Jelang Puncak Ibadah Haji, PPIH Gelar Simulasi