Salin Artikel

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Ibadah Haji 2023

Hal itu disebabkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022 masih banyak ditemukan kekurangan yang dirasakan langsung oleh para jamaah haji Indonesia.

“Saya harap persiapan penyelenggaraan haji yang akan datang dapat dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang jauh lebih panjang,” ungkap Ace dalam keterangan persnya, Rabu (13/7/2022).

Mendapat masukan dari para jemaah haji, Ace mengatakan, terdapat beberapa kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini.

Pertama, menurut Ace, pelayanan Arafah, Mina, Muzdalifah (Armuzna) masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini terjadi karena biaya yang dikenakan kepada jemaah haji mengalami kenaikan sebesar 5.500 Saudi Arabian Rial (SAR), dari yang sebelumnya di kisaran 1.500 SAR.

“Biaya yang dikenakan tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan oleh para jemaah, karena pelayanan yang didapatkan sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Ace.

Kedua, kata dia, jarak tenda yang disediakan di Mina dengan lempar jumrah masih terlalu jauh, yaitu sekitar tujuh kilometer (km), sehingga menguras stamina, khususnya jemaah yang sudah lanjut usia (lansia).

“Seharusnya penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat. Tidak seperti kondisi haji sebelumnya, banyak yang mengalami dehidrasi dan kelelahan,” katanya.

Ketiga, dari segi kesehatan, menurut dia, tempat layanan kesehatan yang ada masih menggunakan rekam medis yang belum diperbaharui, sehingga pelayanan kesehatan jemaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020.

“Untuk pelayanan kesehatan secara umum sudah jauh lebih baik. Mungkin dalam pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan oleh jemaah, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas,” jelasnya.

Keempat, pihaknya mengatakan, banyak jemaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama ibadah haji (KBIH), sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

“Maka dari itu, Kemenag perlu untuk meningkatkan pelayanan manasik haji bagi para jemaah agar mereka ada sedikit pengetahuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, persoalan teknis seperti koper jemaah haji yang telah disediakan oleh maskapai juga perlu untuk diperhatikan, sebab ada beberapa koper yang rusak dan sobek.

Tak hanya itu saja, permasalahan terkait dengan sengkarut Haji Furoda juga perlu untuk diperhatikan. Menurutnya, walaupun mendapat undangan dari Pemerintah Arab Saudi, tetapi tetap menyangkut jemaah haji Indonesia.

“Pemerintah Indonesia juga perlu untuk memastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji Indonesia yang dirugikan akibat adanya pungutan visa Haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan,” katanya.

Selain itu, sehubungan dengan ongkos naik haji (ONH) plus, pihaknya mengatakan, perlu adanya standar pelayanan minimal yang bisa diterapkan untuk penyelenggaraan haji khusus.

“Menurut hasil pengawasan kami, satu pihak dengan yang lainnya berbeda-beda, ada yang mendapatkan layanan sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan,” ujarnya.

Menanggapi banyaknya kekurangaan dalam penyelenggaraan ibadah haji, ia mengatakan, Kemenag harus segera melakukan pembahasan dengan pihak pemerintah Arab Saudi.

“Hal itu dimaksudkan untuk kembali memastikan mengenai jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi, konsumsi lebih awal, dan lain-lain,” katanya.

Di balik kekurangan itu, penyelenggaraan ibadah haji 2022 secara umum telah berjalan dengan lancar. Karena Indonesia berhasil mengirimkan jemaah haji dalam jumlah yang cukup besar dan merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah jemaah terbesar.

“Secara umum, aspek layanan penginapan jamaah, konsumsi jemaah selama di Makkah, Armuzna, dan Madinah disediakan dengan baik serta transportasi juga berjalan sesuai dengan tahapannya,” katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/19180301/wakil-ketua-komisi-viii-dpr-minta-kemenag-tingkatkan-kualitas-layanan-ibadah

Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke