Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Kompas.com - 07/07/2022, 13:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

Ia menjelaskan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel.

Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM. Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia.

Baca juga: Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi.

Kemudian pada April 2022, presiden menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Lalu pada 21 Juni 2022, Jokowi pernah pula menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bensin tetap murah untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar.

Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan rame. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com