Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Kompas.com - 05/07/2022, 18:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta publik untuk mempercayakan penyempurnaan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada pemerintah dan DPR RI.

Habiburokhman yakin revisi RKUHP ini bisa memberi lebih banyak manfaat.

"Percayakan ke kita deh. Insyaallah ini sangat banyak manfaatnya daripada mudaratnya," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (5/7/2022).

Habiburokhman mengaku bahwa dirinya sebenarnya masih tidak sepakat dengan sejumlah pasal yang ada di dalam RKUHP.

Baca juga: Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Hanya, menurut Habiburokhman, saat ini yang terpenting adalah mengesahkan RKUHP terlebih dahulu.

"Baru nanti uji materi kah atau apa, silakan saja. Kelamaan. Kalau mau dibongkar lagi nurutin kemauan siapa sampai selesai? Ada saja yang enggak puas," tuturnya.

Habiburokhman menjelaskan salah satu contoh manfaat dari RKUHP yang terbaru.

Dia mengatakan, dulu banyak sekali orang-orang yang bisa dijerat UU ITE dengan standar KUHP yang lama.

"Hanya karena salah nge-tweet, posting Facebook. Dengan KUHP ini bisa terselamatkan, enggak akan ada lagi yang begitu-begituan. Karena orang harus dicek mens rea-nya. Kayak Ahmad Dhani, ngomong apa tahu-tahu masuk penjara," kata Habiburokhman.

Baca juga: BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Selanjutnya, kata Habiburokhman, mengenai pasal penyebaran berita bohong yang mengalami perbaikan signifikan di draf RKUHP terbaru.

"Karena dia menjadi unsur yang sangat materil, bukan hanya formil. Harus menimbulkan kerusuhan yang baru bisa dipidana. Yang lama kan enggak jelas. Sehingga lebih menjadi pasal formil. Dan banyak korbannya kan dengan pasal tersebut. Bahkan saya dulu kan sempat dilaporkan juga. Padahal enggak ada niat buat kegaduhan," jelasnya.

Untuk itu, Habiburokhman berpesan kepada para aktivis, mahasiswa, dan pihak lain yang menolak RKUHP terbaru agar teliti dalam menolak sesuatu.

"Harus pas juga strateginya. Jangan gara-gara yang kecil ini, yang besar malah enggak jadi kita dapatkan. Kan berjuang itu bertahap. Tidak bisa semua kita langsung dapatkan. Jangan yang sudah dapat, lepas gara-gara hal kecil yang kita persoalkan," imbuh Habiburokhman.

Muncul petisi di change.org yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI segera membuka draf terbaru RKUHP.

Baca juga: YLBHI: Jangan Tiba-tiba RUU KUHP Disahkan, Tidak Ada Momen Publik Kasih Masukan

Petisi ini diinisiasi oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Petisi sudah ditandatangani oleh 2.846 orang dari target 5.000 orang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com