Kompas.com - 05/07/2022, 01:50 WIB
|

KOMPAS.com – Penantian panjang akan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru nampaknya segera berakhir.

DPR dan pemerintah menargetkan Rancangan KUHP (RKUHP) akan disahkan dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, proses pembuatan KUHP yang baru ini memakan waktu yang tidak sebentar. Butuh puluhan tahun hingga RKUHP akhirnya rampung sebentar lagi.

Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan diperlukannya KUHP yang baru.

KUHP yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, KUHP yang digunakan sekarang juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum.

Hal ini dikarenakan sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), nama asli KUHP.

Akibatnya, terjadi multitafsir karena pemaknaan KUHP yang berbeda-beda.

Baca juga: Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Sejarah KUHP

KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia. WvSNI merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886.

Tetapi, pemerintah Belanda yang menduduki Indonesia saat itu menerapkan penyesuaian dalam memberlakukan WvS. Beberapa pasal dihilangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda.

WvSNI diberlakukan di Indonesia sejak 1918. Saat itu, Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Nasional
Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Nasional
Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.