Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang Disidang Etik Lagi...

Kompas.com - 05/07/2022, 07:45 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar kembali berhadapan dengan sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK, hari ini, Selasa (5/7/2022).

Lili bakal menjalani sidang terkait adanya laporan dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan akomodasi dan tiket MotoGP 2022 di Mandalika, beberapa waktu lalu.

Sidang etik terhadap Lili Pintauli bakal digelar secara tertutup di kantor Dewan Pengawas KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pada pukul 10.00 WIB.

Setahun sebelumnya, mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini juga pernah berhadapan dengan sidang etik.

Dalam kasus itu, Lili disanksi berat oleh Dewas lantaran terbukti bersalah melakukan komunikasi dengan pihak yang berpekara di KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Baca juga: Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Kala itu, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai yang melibatkan Syahrial.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.

Ia diberi sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Diterpa isu suap

Dalam proses dugaan pelanggaran etik kali ini, Lili Pintauli dikabarkan berencana menyuap Dewas KPK agar tak dilanjutkan ke sidang etik.

Akan tetapi, pihak Dewas KPK mengaku tidak mengetahui adanya dugaan rencana yang telah disiapkan Wakil Ketua KPK itu.

"Info dari mana itu? Kami tidak tahu," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean, Senin (4/7/2022).

Tumpak pun meminta pihak yang mengetahui dugaan adanya rencana tersebut untuk melaporkannya ke Dewas.

"Tolong, kalau jelas informasinya, laporkan, biar kita usut," ucap dia.

Baca juga: Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris juga mengaku tidak mengetahui adanya rencana suap tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Nasional
Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Nasional
Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Nasional
Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Nasional
BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang 'Kompas': Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang "Kompas": Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com