Kompas.com - 04/07/2022, 21:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, iuran peserta tidak akan berubah hingga tahun 2024.

Sebab program penggantinya yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) baru akan diimplementasikan menyeluruh dua tahun mendatang.

“Sekarang (iuran) tetap. Semua tetap sebagaimana sekarang ini. Untuk mereka yang memiliki upah atau gaji, ya tetap membayar jumlah total lima persen,” sebut Ali ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/7/2022).

“Empat persen dibayar oleh pemberi kerja, satu persen pekerja,” ucapnya.

Baca juga: Kelas BPJS Bakal Dihapuskan, Pemkot Tangsel Minta Aturan Itu Disosialisasikan Terlebih Dahulu

Adapun aturan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iurannya ditentukan dari jenis kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Ali menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba program KRIS di lima rumah sakit milik pemerintah.

“Rumah sakit Kariadi Semarang, Tadjuddin Chalid Makassar, Johannes Leimena Ambon, Surakarta, dan Rivai Abdullah Palembang,” tuturnya.

Nantinya, uji coba itu pun masih akan dievaluasi oleh Komisi IX DPR.

Baca juga: Cek Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru per Juli 2022

“KRIS ini, sekali lagi, nanti diuji cobakan dulu nanti kita evaluasi untuk nanti dilaporkan di DPR,” tandasnya.

Diketahui KRIS adalah program yang dipersiapkan pemerintah untuk menggantikan program BPJS kelas 1, 2 dan 3.

Nantinya, BPJS Kesehatan bakal dilebur ke dalam satu pintu.

Namun, implementasi KRIS secara menyeluruh ditargetkan terealisasi pada 2024 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Hukum Brigjen NA, Penembak Kucing di Sesko TNI

Jerat Hukum Brigjen NA, Penembak Kucing di Sesko TNI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Nasional
Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Nasional
Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Nasional
Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Nasional
Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar 'Fee' Rp 15 Miliar, Polri: 'Monggo' Saja

Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar "Fee" Rp 15 Miliar, Polri: "Monggo" Saja

Nasional
Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Nasional
Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nasional
Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Nasional
Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.