Tingginya Biaya Politik dan Potensi Korupsi yang Ditimbulkan...

Alex mengaku prihatin terhadap mahalnya biaya politik di Tanah Air. Apalagi, sejak KPK berdiri, ada 300 anggota parlemen yang terdiri dari 20 gubernur, 140 bupati/wali kota, dan 30 menteri dari berbagai partai politik ditangkap KPK.

"Tentu ini menjadi suatu angka-angka yang tentu saja tidak membanggakan, tetapi ya memprihatinkan," kata Alex.

Baca juga: Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

"Kita prihatin semua kalau setiap kali kami melakukan penindakan terhadap wakil-wakil rakyat itu," ujar dia.

Pentingnya Integritas Parpol

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengingatkan pentingnya komitmen integritas partai polik (parpol). Apalagi, parpol merupakan wadah yang melahirkan calon-calon pemimpin nasional.

"Tentu partai politik kita harapkan dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi, dan tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan oleh parpol yang dipenjara karena korupsi," kata Lili Selasa (28/6/2022) kemarin.

Lili pun menyinggung sejumlah akibat yang ditimbulkan dari praktik korupsi oleh para pejabat negara, di antaranya mutu pendidikan yang menurun hingga angka pengangguran yang makin meningkat.

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu pun berharap pendidikan antikorupsi berupa nilai-nilai integritas yang diberikan KPK kepada partai politik dapat diimplementasikan secara nyata.

Baca juga: KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Komitmen parpol

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Supriansa menyatakan, partainya akan menjalankan pembekalan yang sudah diberikan oleh Komisi Antirasuah itu.

Nantinya, ujar dia, partai Golkar akan melakukan edukasi bagi seluruh kader di pusat dan daerah agar mempunyai jiwa antikorupsi dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

"Kita komitmen untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang," kata Supriansa, Selasa.

"Insya Allah komitmen ini akan terbangun pada hari ini bersama KPK dan Partai Golkar berada di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi," ucapnya.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat rekening gotong royong untuk menekan tingginya biaya bagi seseorang yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: 900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri saat pembekalan antikorupsi bagi PDIP.

“Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong. Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon,” ujar Hasto, Senin (27/6/2022).