Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengawal Misi Damai Jokowi Akhiri Tragedi Kemanusiaan Ukraina-Rusia...

Kompas.com - 28/06/2022, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membawa misi besar kemanusiaan dalam lawatannya ke luar negeri kali ini.

Dalam waktu dekat, dia berencana bertemu dengan pimpinan dua negara yang sedang berkonflik, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kunjungan luar negeri Jokowi dimulai pada Minggu (26/6/2022) dengan bertandang ke Jerman.

Di Jerman, Jokowi dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 27-28 Juni 2022. Presiden mengaku akan mendorong negara-negara G7 untuk mengampanyekan perdamaian di Ukraina.

"Di sini kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Usai kunjungan ke Jerman, Jokowi berencana bertolak ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.

Jokowi berjanji bakal mendorong Zelenskyy untuk membuka dialog dalam rangka perdamaian Ukraina dan Rusia.

Setelah bertemu Zelenskyy, kepala negara akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Sama seperti saat nantinya bertemu Zelenskyy, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang menghentikan perang.

“Dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Diminta Upayakan Gencatan Senjata dalam Lawatan ke Rusia-Ukraina

Jokowi mengatakan, kunjungannya ke Ukraina dan Rusia bukan semata-mata penting untuk Indonesia saja, tetapi juga bagi negara-negara berkembang.

Terlebih, untuk mencegah masyarakat di negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke kondisi kemiskinan ekstrem akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perang.

“Tapi, juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,” kata dia.

Pengawalan ketat

Mengingat Ukraina masih dalam situasi perang, pemerintah akan memberikan pengamanan khusus setibanya Jokowi di negara tersebut.

"Mereka (pemerintah Ukraina) akan menyiapkan beberapa konvoi. Jadi selain konvoi oleh yang betul-betul mengangkut presiden, akan ada juga konvoi-konvoi bayangan yang tidak mengangkut presiden," demikian laporan Jurnalis Harian Kompas Kris Mada dari Sumy, Ukraina, dikutip dari Kompastv, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Pengamanan yang akan diberikan ke Jokowi itu juga diberlakukan ke para pimpinan negara-negara Eropa yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com