Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Kompas.com - 27/06/2022, 23:33 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dinilai melupakan tata krama politik saat mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Rakernas di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. 

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan hal itu menjadi pemicu kerenggangan hubungan kedua partai politik (parpol) terdebut.

“Ada satu fatsun politik yang dilupakan Nasdem yaitu tidak memasuki kavling politik milik partai lain yakni mencapreskan Ganjar,” tutur Ari pada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

“Ada etika politik yang dilupakan Nasdem, tata krama politik untuk meminta izin terhadap pemilik kader,” jelasnya.

Ari berpandangan, PDI Perjuangan tidak menyambut baik pengusungan Ganjar tersebut.

Pasalnya, ada dugaan Partai Nasdem tidak benar-benar serius bakal memilih Ganjar sebagai kandidat capres utama.

“Bisa jadi pencantuman Ganjar hanya memperunyam kondisi internal PDI-P karena bisa diduga Nasdem pada akhirnya hanya memfinalkan nama Anies Baswedan sebagai capres resmi dari Nasdem,” kata dia.

Apalagi, kondisi kerenggangan juga nampak dalam dinamika politik di DKI Jakarta.

Baca juga: Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Partai Nasdem, lanjut Ari, saat ini nampak menjadi pendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sementara PDI-P dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) getol mengkritisi kebijakan Anies,” tandasnya.

Diketahui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang diadakan di Jakarta Convention Center 15-17 Juni memutuskan untuk mengusung tiga kandidat capres.

Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com