Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Kompas.com - 27/06/2022, 13:24 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan tiba di kota Munich, Jerman, pada Minggu (26/6/2022) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Pada tahun ini, kegiatan itu digelar di Kastil Elmau di wilayah Garmisch-Partenkierchen, Jerman.

Forum yang digelar rutin setiap tahun itu beranggotakan 7 negara industri maju. Anggota forum itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, dan Perancis.

Tempat pelaksanaan KTT G7 selalu berpindah-pindah setiap tahun.

Forum ini membahas situasi dunia yang bertujuan untuk mencapai keputusan dan kesepakatan untuk bekerja sama di bidang-bidang tertentu. Namun, keputusan dan kesepakatan itu hanya bersifat usulan dan rekomendasi, sehingga tidak bersifat mengikat.

Baca juga: Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Hasil pertemuan puncak biasanya diumumkan dalam sebuah komunike atau pernyataan bersama.

Menjadi pertanyaan adalah mengapa Indonesia yang bukan negara industri maju tetapi diundang sebagai peserta dalam forum itu?

Merunut dari sejarah, forum itu didirikan oleh 6 negara industri kaya pada 1975 di Rambouillet, Perancis, sehingga mulanya dinamakan sebagai kelompok G6.

Konferensi itu diawali dari pertemuan para menteri keuangan 6 negara yang membahas isu-isu seputar perekonomian dunia.

Kanada baru menyusul masuk menjadi anggota pada 1976, sehingga nama forum itu diubah menjadi G7.

Baca juga: Negara G7 Akan Larang Impor Emas Rusia

Sepanjang 1980-an, pertemuan kelompok G7 menjadi simbol politis kekuatan ekonomi negara-negara blok Barat dan sekutunya terhadap Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet runtuh dan pecah pada 1991, Rusia kemudian berupaya menjadi peserta G7.

Perwakilan Rusia pertama kali hadir sebagai tamu pada KTT G7 pada 1992. Enam tahun kemudian Rusia bergabung sebagai anggota untuk mengikuti seluruh agenda pertemuan G7.

Selepas Rusia menjadi anggota, nama kelompok itu diubah menjadi G8.

Keanggotaan Rusia ditangguhkan pada 2014 setelah mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina.

Baca juga: G7 Sepakat Tinggalkan Energi Batu Bara pada 2035

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com