Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Kompas.com - 27/06/2022, 13:24 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan tiba di kota Munich, Jerman, pada Minggu (26/6/2022) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Pada tahun ini, kegiatan itu digelar di Kastil Elmau di wilayah Garmisch-Partenkierchen, Jerman.

Forum yang digelar rutin setiap tahun itu beranggotakan 7 negara industri maju. Anggota forum itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, dan Perancis.

Tempat pelaksanaan KTT G7 selalu berpindah-pindah setiap tahun.

Forum ini membahas situasi dunia yang bertujuan untuk mencapai keputusan dan kesepakatan untuk bekerja sama di bidang-bidang tertentu. Namun, keputusan dan kesepakatan itu hanya bersifat usulan dan rekomendasi, sehingga tidak bersifat mengikat.

Baca juga: Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Hasil pertemuan puncak biasanya diumumkan dalam sebuah komunike atau pernyataan bersama.

Menjadi pertanyaan adalah mengapa Indonesia yang bukan negara industri maju tetapi diundang sebagai peserta dalam forum itu?

Merunut dari sejarah, forum itu didirikan oleh 6 negara industri kaya pada 1975 di Rambouillet, Perancis, sehingga mulanya dinamakan sebagai kelompok G6.

Konferensi itu diawali dari pertemuan para menteri keuangan 6 negara yang membahas isu-isu seputar perekonomian dunia.

Kanada baru menyusul masuk menjadi anggota pada 1976, sehingga nama forum itu diubah menjadi G7.

Baca juga: Negara G7 Akan Larang Impor Emas Rusia

Sepanjang 1980-an, pertemuan kelompok G7 menjadi simbol politis kekuatan ekonomi negara-negara blok Barat dan sekutunya terhadap Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet runtuh dan pecah pada 1991, Rusia kemudian berupaya menjadi peserta G7.

Perwakilan Rusia pertama kali hadir sebagai tamu pada KTT G7 pada 1992. Enam tahun kemudian Rusia bergabung sebagai anggota untuk mengikuti seluruh agenda pertemuan G7.

Selepas Rusia menjadi anggota, nama kelompok itu diubah menjadi G8.

Keanggotaan Rusia ditangguhkan pada 2014 setelah mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina.

Baca juga: G7 Sepakat Tinggalkan Energi Batu Bara pada 2035

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com