Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Bentuk Koalisi, Antara Ambisi 2024 dan Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 20/06/2022, 16:47 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik sudah kasak-kusuk menggalang dukungan dengan membentuk poros koalisi buat menghadapi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat membentuk koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada awal Mei lalu.

Ketiga partai itu mempersilakan partai politik lain buat bergabung. Dari ketiga partai yang berada di dalam KIB, baru Golkar yang mengajukan sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden.

Di sisi lain, Airlangga terganjal tingkat elektabilitas yang masih berada di luar 10 besar.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, masih ada cukup waktu untuk mengejar elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden (capres) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Pemilu ini masih cukup waktu, sementara intensitas Pak Airlangga, pertemuan dengan masyarakat dan komunikasi langsung dengan masyarakat baru meningkat beberapa bulan terakhir,” tutur Dave dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk "Konstelasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024", Sabtu (4/6/2022) lalu.

Baca juga: PKB Sebut Koalisi Semut Merah Tetap Terbuka meski Jalin Komunikasi dengan Gerindra

Ia menyebut komunikasi Airlangga dengan masyarakat baru dapat terjalin karena selama ini disibukan dengan penanganan pandemi Covid-19.

“Dan tugas beliau sebagai Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian),” ujar Dave.

Syarat partai politik buat mengusung calon presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT).

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnnya.

Jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

Baca juga: Gerindra-PKB Bangun Koalisi, PPP Harap Pilpres Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Kabar tentang rencana membuat poros koalisi juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai itu menjajaki kerja sama buat menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri), Wabendum PKB Nasim Khan (kedua kanan) dan Wabendum PKB Bertu Merlas (kanan) berpose sebelum konferensi pers koalisi Pilpres 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). PKB dan PKS mulai menjajaki untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YUANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri), Wabendum PKB Nasim Khan (kedua kanan) dan Wabendum PKB Bertu Merlas (kanan) berpose sebelum konferensi pers koalisi Pilpres 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). PKB dan PKS mulai menjajaki untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU

Rencana poros PKB dan PKS yang masih dalam tahap penjajakan itu dijuluki sebagai koalisi Semut Merah.

Dalam Pemilu 2019, PKS meraih 8,21 persen suara dan PKB mendapatkan 9,69 persen suara. Supaya bisa mengusung calon presiden, mereka harus mencari mitra partai politik lain buat bergabung supaya memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Partai Nasdem yang baru saja menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pekan lalu mengusulkan 3 nama capres 2024. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com