Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diresmikan Megawati, Ini Spesifikasi Kapal Korvet "KRI Bung Karno-369"

Kompas.com - 20/06/2022, 16:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan kapal korvet yang diberi nama KRI Bung Karno-369.

"Pada hari ini Senin tanggal 20 pukul 13.00 WIB kapal korvet resmi saya namakan Bung Karno," kata Megawati di Balai Samudera, Kepala Gading, Jakarta Utara, Senin (20/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Yudo Margono mengatakan, kapal korvet "KRI Bung Karno-369" dibuat oleh PT Karimun Anugrah Sejati, Batam yang direncanakan akan dibangun selama 12 bulan.

Baca juga: Megawati dan KSAL Resmikan Kapal Korvet KRI Bung Karno-369

Yudo mengatakan, kapal tersebut memiliki panjang 73 meter dan lebar 12 meter dan mampu memuat Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 55 orang.

"Kapal ini dilengkapi dengan persenjataan Meriam kal 40 mm leonardo buatan Itali serta 2 unit senjata kal 20 mm mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah 16 knot," ujar Yudo.

Yudo mengatakan, penyematan nama sang proklamator pada kapal perang bukan tanpa alasan.

Bung Karno, kata dia, adalah seorang tokoh besar dengan visi maritim yang sangat kuat serta memiliki cita-cita membawa Indonesia menjadi cakrawati samudera dan bangsa pelaut yang seluas-luasnya.

Baca juga: TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang Korvet dari Korea Selatan

"Bung Karno adalah tokoh dibalik konsep Sistem Kesenjataan Angkatan Laut yang digunakan hingga saat ini yaitu Sistem Senjata Armada Terpadu, yang terdiri dari Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir, dan Pangkalan," tuturnya.

Lebih lanjut, Yudo penamaan kapal korvet dengan nama Bung Karno merupakan simbol perjuangan, tekad dan harapan sang proklamator.

"Dengan harapan dapat meneladani kebulatan tekat dan kegigihan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perdamaian dunia," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Nasional
Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Nasional
Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com