Soroti "Reshuffle", Demokrat: Hanya untuk Akomodir Kepentingan Parpol Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (15/6/2022) belum sesuai harapan masyarakat.

Dia mengungkapkan, perombakan kabinet yang memasukkan dua menteri baru dan tiga wakil menteri dinilai hanya mengakomodasi kepentingan orang dekat pemerintah.

"Jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan, yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional," kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu.

Ia mengatakan, publik menantikan bahwa reshuffle kali ini betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan Jokowi.

Utamanya, lanjut Kamhar, soal janji-janji kampanye Jokowi yang dinilai belum terpenuhi.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Mendag

"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujarnya.

"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," tambah dia.

Melihat hal tersebut, Kamhar berpandangan bahwa publik tidak bisa berharap banyak atas perombakan kabinet kali ini.

Untuk itu, Demokrat mengajak publik terus melakukan kontrol kritis kepada pemerintahan dengan komposisi baru ini.

Di sisi lain, Kamhar menyoroti masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Menurutnya, Zulkifli perlu diawasi lantaran dia pernah mendukung adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru: Raja Juli, Afriansyah Noor, dan Wempi Watipo

"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden, mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," tutup Kamhar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.