Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Terkait "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya menghormati segala keputusan Presiden Joko Widodo yang melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022) siang.

Sebab, Gerindra menegaskan bahwa menjadi hak prerogatif presiden dalam melakukan reshuffle.

"Gerindra menghormati atas keputusan Presiden untuk mengangkat orang-orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi mana pun," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Seskab Sebut Jokowi Perlu Refreshing Beberapa Menteri

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, melihat komposisi kabinet setelah dilantiknya menteri dan wakil menteri baru, Gerindra juga tidak mempersoalkannya.

Ia menyatakan, Presiden berhak untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri dalam kabinet.

"Sehingga, kapan saja Presiden menganggap seorang menteri perlu diangkat dan diberhentikan itu adalah kewenangan Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bukan membahas soal reshuffle, melainkan pertemuan itu dilakukan dalam rangka Prabowo hendak melaporkan hasil pertemuannya dengan beberapa menteri pertahanan luar negeri.

"Saya kira itu dilaporkan ke Presiden secara spesifik, pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak membahas tentang reshuffle," ucap Muzani.

Baca juga: Politik Merangkul Ala Jokowi di Balik Reshuffle Kabinet Hari Ini

Diketahui, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.