Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Kompas.com - 15/06/2022, 15:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022), disesaki oleh elite partai politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa reshuffle kali ini tidak terlepas dari upaya Jokowi menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

"Alasan merangkul itu segala-galanya kalau dilihat kecenderungan saat ini. Pertanyaannya kan, saya kira, begitu banyak orang yang mengerti soal perdagangan, pertanahan, tapi kenapa hanya itu orang yang dipilih Presiden?" kata Adi kepada Kompas TV, Rabu siang.

Dari lima orang menteri dan wakil menteri yang dilantik, satu di antaranya adalan ketum parpol yakni Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi.

Baca juga: Airlangga Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol Sebelum Reshuffle Kabinet

Sementara dua lainnya merupakan elite parpol di luar parlemen. Keduanya yaitu Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menggantikan rekan separtainya Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor yang dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Adi melihat bahwa pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini kental suasana akomodasi. Sebab, tidak ada satupun partai politik yang kehilangan kadernya yang kini duduk di kursi kabinet.

Dalam situasi menjelang pemilu, menurut dia, mengurangi jatah parpol, apalagi memecat ketua umum partai yang kini sudah duduk di kursi menteri, akan dianggap sebagai sebuah manuver politik yang kontraproduktif.

Baca juga: Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Terkait Reshuffle kabinet

"Ini bukan hanya soal kinerja. Bisa dibayangkan ketum partai jadi pembantu presiden dipecat, itu artinya (ditafsirkan) kinerjanya tidak becus," ucapnya.

"Kalau bicara kepentingan kinerja harusnya banyak menteri yang direshuffle," kata Adi.

Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, menurut dia, tengah terlibat aktif dalam upaya pencalonan dirinya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sebut saja, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kan banyak menteri yang melakukan kerja-kerja politik untuk tahun 2024 dan dia sedikit abai terhadap posisinya sebagai pembantu presiden. Itu kan layak di-reshuffle," ujarnya.

Selain 3 nama dari partai politik tadi, Jokowi juga melantik mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sofyan Djalil.

Baca juga: Politik Merangkul Ala Jokowi di Balik Reshuffle Kabinet Hari Ini

Jokowi juga menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com